Bupati Mamberamo Tengah Diduga Kabur ke Papua Nugini Kini Jadi Buronan KPK

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 18 Juli 2022 10:15 WIB
Jakarta, MI - Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke Papua Nugini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun kini menetapkan dan memasukkan Ricky Ham Pagawak (RHP) ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri saat dikonfirmasi. "KPK sudah menerbitkan DPO terhadap RHP karena yang bersangkutan kabur. Dari laporan yang diterima RHP sudah melarikan diri ke PNG melalui Skouw (Jayapura) dengan melintas jalan setapak ke Wutung, East Sepik (PNG)," ujar Mathius Fakhiri, Minggu (17/7). Sementara itu, KPK pun mengingatkan konsekuensi hukum terhadap pihak tertentu yang membantu pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. "Kami mengingatkan siapa pun dilarang Undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (18/7). Sebelumnya diberitakan, KPK menjadwalkan pemanggilan kedua Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) pada Kamis (14/7). Hal itu merupakan lanjutan dari penyidikan perkara dugaan TPK berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua. Namun, diketahui yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa dasar argumentasi hukum yang sah dan Tim Penyidik menilai hal ini bentuk tindakan tidak kooperatif. Penyidik KPK lalu memutuskan untuk melakukan upaya jemput paksa. Namun, upaya itu gagal lantaran Ricky telah lebih dahulu melarikan diri ke Papua Nugini. KPK selanjutnya memasukkan Ricky ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dengan nomor R/3992/DIK.01.02/01-23/07/2022 telah diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada Jumat (15/7).

Topik:

KPK Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak

Berita Sebelumnya

Ini Alasan LPSK Belum Beri Pendampingan Terhadap Istri Kadiv Propam Polri

Berita Selanjutnya

Kriminolog Ungkap Alasan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Belum Terungkap

Berita Terkait

Hukum
Tersangka korupsi Tapsen mengenakan rompi tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Reksa Dana Rp800 M Korupsi Taspen segera Dieksekusi

10 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Motif Dibalik Pembagian Kuota Haji Tambahan

17 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran dan Keuntungan PT LCM di Kasus Pengelolaan Anoda Logam PT Antam

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Ulik Peran Ayah Eks Menpora Dito dalam Kerja Sama Antam-Loco Montrado

21 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Bongkar Korupsi Anoda Logam Rp 100 M, KPK Periksa Eks Staf Marketing Antam Deny Mardiana

21 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Korupsi Antam Rp 100 M, KPK Periksa Komisaris PT Indonesia Aluminium Alloy Denstra Rahma

21 jam yang lalu