Soroti Kasus Impor Baja, Johan Budi Ingatkan Jaksa Agung Jangan Tebang Pilih!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 10 Oktober 2022 17:46 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi mengingatkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin jangan tebang pilih atau diskriminatif dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi kasus impor baja atau besi yang merugikan negara Rp23,6 triliun. "Setiap penegakan hukum (oleh Jaksa Agung) dalam kasus apa saja, penegak hukum termasuk Kejaksaan harus tidak tebang pilih," ujar Johan Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/10). Menurut mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dalam menangani berbagai kasus, terutama yang menyita perhatian publik seperti kasus impor baja terkait penetapan tersangka harus diungkap secara transparan, jangan sampai ada yang ditutupi dan ada oknum-oknum yang 'bermain' atau lolos dari jeratan hukum. "Tentu penegak hukum yang paling tahu, sejauh mana kasus-kasus itu ada barang buktinya untuk pembuktian di Pengadilan," tegasnya. Lebih lanjut Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII menerangkan, Jaksa Agung tidak boleh membiarkan ada oknum jaksa nakal maupun pejabat eselon 1 Kejaksaan Agung yang membekingi atau melindungi supaya oknum pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak ditetapkan sebagai tersangka. "Dan Jaksa Agung tidak boleh mentolelir jika ada oknum jaksa yang nakal, main proyek atau sejenisnya harus ditindak tegas," pungkas Johan Budi SP. Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr Ismail Rumadan, sangat mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak diskriminatif dalam kasus dugaan korupsi kasus impor baja dan besi yang merugikan negara Rp23,6 triliun. Hingga saat ini Kejagung baru menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Kasubdit Perizinan Impor Kemendag Chandra (sudah meninggal dunia), Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea (TB), manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia Taufik (T) dan pemilik PT Meraseti Logistic Indonesia (MLI) Budi Hartono Linardi (BHL). "Korupsi tidak akan pernah tuntas jika aparat penegak hukum hanya menyisir para pelaku lebel bawah saja, sementara oknum pelaku level atas tidak pernah tersentuh," ujar Dr Ismail Rumadan di Jakarta, Senin (10/10). Dr Ismail menegaskan, tindak pidana korupsi pada unumnya adalah tindak pidana yang melibatkan banyak orang terutama berkaitan dengan kebijakan yang strategis. Oleh karena itu tidak mingkin oknum level bawah itu bekerja sendiri, apalagi dalam kasus impor besi dan baja ini tidak mungkin pihak pimpinan level atas tidak mengetahuinya. "Ini (kasus dugaan korupsi impor besi dan baja) adalah kasus korupsi yang serius dan sering terjadi di Kementrian Perdagangan, maka Presiden harus memiliki perhatian khusus dengan memerintahkan Kejaksaan Agung agar tegas dalam membongkar kasua ini," tegasnya. Sementara itu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tampak kaget saat dikonfirmasi status hukum Veri Anggrijono, apalagi jika belum diperiksa tim penyidik. "Ada keterkaitan dengan saksi, nggak? Harus Dicek dulu. Pasti dipanggil la kalau ada unsur pembuktiannya," ujar Jampidsus di Kejagung, Jumat (22/9/2022). Jampidsus menegaskan penanganan kasus impor besi dan baja itu masih berlanjut meski tiga tersangka sudah dilakukan pelimpahan tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hingga saat ini Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung belum juga menetapkan mantan Direktur Impor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor besi dan baja. Saat ini Veri Anggrijono menjabat sebagai Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Berdasarkan dokumen yang beredara di kalangan wartawan, Veri Anggrijono yang menandatangani surat izin impor besi dan baja kepada tujuh perusahaan importir yang kini bermasalah. Veri Angrijono pernah dipanggil penyidik Pidsus Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi oleh pada 24 Februari 2022 lalu. Untuk menghadirkan Veri Anggrijono, Kejagung harus meminta batuan Sekjen Kementerian Pedagangan agar Veri hadir pada Selasa 1 Maret 2022. Ironisnya, hingga saat ini status Veri Anggrijono lolos dari jeratan hukum. [Aan]

Topik:

Kejagung Korupsi Jaksa Agung ST Burhanuddin Impor baja Johan Budi

Berita Sebelumnya

Buntut Kasus Rektor Unila, KPK Geledah Tiga PTN!

Berita Selanjutnya

Pegadilan Jakarta Selatan Terima Berkas Ferdy Sambo Cs, Meja Hijau Menanti!

Berita Terkait

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Modus Korupsi POME Terungkap! Kejagung akan Periksa Pejabat Bea Cukai

3 jam yang lalu

Lifestyle
Palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Jadi Objek Korupsi, Ini Tentang POME hingga Larangan Ekspor

13 jam yang lalu

Hukum
Bea Cukai Pusat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Tak hanya Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Kejagung Juga Geledah BLBC Surabaya hingga Medan

13 jam yang lalu

Hukum
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (Foto: Istimewa)

Diduga Salahgunakan Wewenang, Kasatgas PKH Febrie Adriansyah Diadukan ke Presiden

18 jam yang lalu

Hukum
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto (Foto: Dok MI/Antara)

Nirwala Tak Jujur Beri Informasi Penggeledahan Kejagung! Purbaya Didesak Copot Jabatannya di Bea Cukai

19 jam yang lalu

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejagung Sita Dokumen Korupsi POME Usai "Acak-acak" Ruang IKC Ditjen Bea Cukai

20 jam yang lalu