Mahfud MD Tegaskan Sejak Dulu Mendukung OTT KPK, Tapi...

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tak ada yang melarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan, mantan Ketua MK ini mengaku bahwa dirinya sejak dahulu mendukung OTT yang dilakukan oleh KPK. "Saya sejak dulu mendukung OTT oleh KPK, sampai saat ini, tapi juga mendukung upaya minimalisasi OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Itu, kan baik. Jadi, tak ada yang melarang OTT. Menurut saya, OTT bagus sekali," kata Mahfud MD dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd seperti dikutip Monitor Indonesia, Kamis (22/12). "Sayalah dulu orang pertama yg bilang bahwa KPK sekarang ini prestasinya tak kalah bagus dari KPK yg sebumnya karena keberanian OTT-nya lbh produktif. Ini bisa dicek dari berbagai jejak digital," sambungnya. Ketika orang mencemooh KPK yang sekarang karena katanya lemah, Mahfud MD  bercerita bahwa dia yang pertama bilang di akhir tahun 2020 bahwa secara kuantitatif KPK di bawah Firli Bahuri lebih produktif dari KPK sebelumnya. Karena, kata dia, belum setahun sudah meng-OTT dua Menteri dan beberapa orang kepala daerah serta DPR/DPRD. "Tapi dengan tanpa melarang dan tetap mendukung OTT, tentu upaya memininalisir OTT juga sangat bagus, yakni menutup celah bagi korupsi melalui digitalisasi aplikasi dalam penentuan proyek2 APBN/APBD spt yang dikatakan oleh pak LBP," ungkapnya. Untuk itu, Mahfud MD mengajak semua pihak agar mendukung OTT oleh KPK, tetapi mendukung juga upaya memininalisir OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Menurutnya, mendukung digitalisasi guna meminimalisir OTT karena efektifnya upaya menutup celah korupsi, tidak harus diartikan menghentikan OTT. "Menurut saya, setiap upaya menutup celah korupsi adalah bagus. Tapi sblm ada bukti bhw upaya menutup celah korupsi itu efektif, OTT harus tetap jalan," demikian unggahan Mahfud MD. Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikritik menuai kritik lantaran menyebut OTT KPK yang terlalu sering membuat citra negara menjadi buruk. Menurut dia, perlu ada digitalisasi di berbagai lini secara masif. Dengan begitu, celah korupsi bisa tertutup dan OTT bisa berkurang.