Mahfud MD Tegaskan Sejak Dulu Mendukung OTT KPK, Tapi...

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 22 Desember 2022 16:02 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tak ada yang melarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan, mantan Ketua MK ini mengaku bahwa dirinya sejak dahulu mendukung OTT yang dilakukan oleh KPK. "Saya sejak dulu mendukung OTT oleh KPK, sampai saat ini, tapi juga mendukung upaya minimalisasi OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Itu, kan baik. Jadi, tak ada yang melarang OTT. Menurut saya, OTT bagus sekali," kata Mahfud MD dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd seperti dikutip Monitor Indonesia, Kamis (22/12). "Sayalah dulu orang pertama yg bilang bahwa KPK sekarang ini prestasinya tak kalah bagus dari KPK yg sebumnya karena keberanian OTT-nya lbh produktif. Ini bisa dicek dari berbagai jejak digital," sambungnya. Ketika orang mencemooh KPK yang sekarang karena katanya lemah, Mahfud MD  bercerita bahwa dia yang pertama bilang di akhir tahun 2020 bahwa secara kuantitatif KPK di bawah Firli Bahuri lebih produktif dari KPK sebelumnya. Karena, kata dia, belum setahun sudah meng-OTT dua Menteri dan beberapa orang kepala daerah serta DPR/DPRD. "Tapi dengan tanpa melarang dan tetap mendukung OTT, tentu upaya memininalisir OTT juga sangat bagus, yakni menutup celah bagi korupsi melalui digitalisasi aplikasi dalam penentuan proyek2 APBN/APBD spt yang dikatakan oleh pak LBP," ungkapnya. Untuk itu, Mahfud MD mengajak semua pihak agar mendukung OTT oleh KPK, tetapi mendukung juga upaya memininalisir OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Menurutnya, mendukung digitalisasi guna meminimalisir OTT karena efektifnya upaya menutup celah korupsi, tidak harus diartikan menghentikan OTT. "Menurut saya, setiap upaya menutup celah korupsi adalah bagus. Tapi sblm ada bukti bhw upaya menutup celah korupsi itu efektif, OTT harus tetap jalan," demikian unggahan Mahfud MD. Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikritik menuai kritik lantaran menyebut OTT KPK yang terlalu sering membuat citra negara menjadi buruk. Menurut dia, perlu ada digitalisasi di berbagai lini secara masif. Dengan begitu, celah korupsi bisa tertutup dan OTT bisa berkurang.

Topik:

KPK OTT

Berita Sebelumnya

Kamaruddin Simanjuntak Bakal Laporkan Saksi Ahli Psikologi Forensik Dugaan Keterangan Palsu

Berita Selanjutnya

Doa Ferdy Sambo ke Orang yang Tak Percaya Putri Candrawathi Diperkosa

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

6 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

7 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

8 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok Inhutani V)

Tentang Raffles Brotestes, Komisaris Inhutani V yang Terseret Kasus Suap Pengelolaan Hutan

9 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes yang Sempat Kena OTT Diperiksa KPK

10 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

16 jam yang lalu