LI BAPAN Nilai KPK Tebang Pilih Tangani Kasus Korupsi

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 16 Januari 2023 21:16 WIB
Jakarta, MI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kepri, Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) sudah 3 tahun melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi ke KPK, tentang pemberian suap sebesar Rp500 juta oleh Bupati Karimun, AR kepada seseorang berinisial YP melalui Fitra Infitar terkait dengan DAK dan DID APBN Tahun 2018 Kabupaten Karimun. Ironisnya, penerima suap YP beserta pemberi suap kepala daerah lainnya, sudah masuk jeruji besi, bahkan sekarang hampir selesai menjalani hukuman. "Namun, KPK terkesan ompong menangani laporan DPD Kepri LI BAPAN. Selain itu, KPK terkesan tebang pilih menangani kasus dugaan korupsi Bupati Karimun," kata Ketua DPD Kepri LI BAPAN, Ahmad Iskandar Tanjung kepada Monitor Indonesia, Senin (16/1). DPD Kepri LI BAPAN, lanjut dia, meminta kepada presiden agar Dumas KPK dihilangkan karena terkesan tidak berfungsi, sehingga masyarakat yang membuat laporan dengan membawa bukti data, hanya mendapat angin segar. Sebab, masyarakat hanya menerima surat tanda terima laporan saja. "Sangat jarang sekali, KPK menangkap pelaku korupsi dari pengaduan masyarakat," ungkapnya. "Sebab, KPK bekerja hanya mengandalkan OTT, bukan Dumas. Jadi, buat apa dibukanya kantor pelayanan pengaduan masyarakat, ada apa dengan KPK," tanyanya. Sebelumnya, Jaksa penuntut KPK menyatakan terdakwa menerima suap Rp.300 juta dan gratifikasi dari beberapa kepala daerah dan dituntut ancaman pidana pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yaya Purnomo divonis bersalah, dihukum kurungan 6 tahun 5 bulan subsider denda Rp.200 juta atau kurungan 1 bulan. Namun hukum pidana gratifikasi oleh Kepala Daerah pelaku gratifikasi, dan menimbulkan segudang pertanyaan khususnya bagi DPD Kepri BAPAN. (Nuramin/Risky)

Topik:

KPK LI BAPAN

Berita Sebelumnya

Polisi Tahan Ferry Irawan Terkait KDRT

Berita Selanjutnya

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Direktur Grha Prima Agung

Berita Terkait

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

57 menit yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Eks dan Pegawai Antam terkait Korupsi Anoda Logam antara Antam dan Loco Montrado

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

1 jam yang lalu

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Didesak Usut Dugaan Keterlibatan Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh di Kasus SYL

3 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Kota Mojokerto Rufis Bahrudin (Foto: DPRD Kota Mojokerto)

Terkait Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Anggota DPRD Kota Mojokerto Rufis Bahrudin

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Dirut PT Sahara Dzumirra International Rufis Bahrudin dan Wakil Manager Feriawan Nur terkait Korupsi Kuota Haji

3 jam yang lalu