Kuasa Hukum Putri Candrawathi: Jaksa Penuntut Umum Semberono

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 25 Januari 2023 15:03 WIB
Jakarta, MI - Kuasa Hukum terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J,  Putri Candrawathi menyebut bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menuntut istri Ferdy Sambo itu semberono. "Jaksa Penuntut Umum (JPU) semboro, jelas tidak berdasar pada fakta persidangan," kata Kuasa Hukum Putri Candrawathi saat membacakan nota pembelaan (Pleidoi) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (25/1). Menurut Kuasa Hukum Putri Candrawathi, tuntutan JPU juga hanyalah asumsi belaka, dan memutar balikkan fakta dalam persidangan. Sebelumnya, Putri Candrawathi juga membacakan pleidoinya dengan judul "Surat dari Balik Jeruji, Jika Tuhan Mengizinkan Saya Ingin Kembali Memeluk putra-putri kami" Putri membuka pleidoinya dengan menyampaikan perasaannya sebagai perempuan dan juga ibu. Menurut Putri Candrawathi nota pembelaan ini ditulis seorang perempuan yang disakiti dan difitnah. "Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitnah apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengada-ada," ujarnya. Untuk diketahui, sidang tuntutan jaksa terhadap kelima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J telah digelar sejak Senin (16/01/2023). Terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi dituntut jaksa 8 tahun penjara dan Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Sementara Bharada E dituntut 12 tahun penjara. Bharada E dan Putri Candrawathi didakwa bersama tiga orang lain, yakni Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Topik:

Jaksa JPU Putri Candrawathi

Berita Sebelumnya

KPK Periksa Ketua DPRD Jatim Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah

Berita Selanjutnya

Pleidoi Putri Candrawathi: Saya Dituding sebagai Perempuan Tua yang Mengada-ada

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Aswan)

Vonis Silfester Mangkrak 6 Tahun, Pakar Desak Audit Kinerja Hakim, Jamwas dan Komjak!

13 Agustus 2025 13:08 WIB

Hukum
Gedung BPKP RI (Foto: Dok MI/Aswan)

Alibi Kubu Tom Lembong Laporkan Auditor BPKP ke Pengawas dan Ombudsman

5 Agustus 2025 16:13 WIB

Hukum
Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong menghirup udara bebas, dikeluarkan dari Rutan Cipinang pada Jumat (1/8/2025) malam. Tom dijemput oleh sang istri, Franciska Widjaja, eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan, tim kuasa hukum, dan para pendukungnya.

KY dan MA Didesak Usut Dugaan Kriminalisasi Kasus Impor Gula Seret Jaksa, Hakim, BPKP dan Jokowi

4 Agustus 2025 13:30 WIB

Hukum
Menteri BUMN Erick Thohir saat di KPK (Foto: Dok MI/Istimewa)

Jaksa Perlu 'Seret' Erick ke Pengadilan: Diduga Pecat Anak Buahnya Usai Laporkan Korupsi ASDP

21 Juli 2025 17:23 WIB

Hukum
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, bersalah melakukan korupsi dalam importasi gula. Tom divonis penjara selama empat tahun dan enam bulan.

Jaksa Pikir-pikir atas Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong

18 Juli 2025 20:44 WIB