Status JC Bharada E Bakal Jadi Pertimbangan dalam Sidang Etik

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 16 Februari 2023 11:51 WIB
Jakarta, MI - Mabes Polri mengatakan status justice collaborator (JC) Richard Eliezer atau Bharada E bakal menjadi pertimbangan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo terkait kemungkinan Bharada E kembali ke Polri usai divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dedi mengatakan keputusan kembalinya Bharada E sebagai anggota Polri nantinya akan diputuskan oleh Majelis Hakim KKEP berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. "Tentunya berdasarkan PP 1 Tahun 2003, kemudian PP No 7 tahun 2022, nanti ada mekanismenya sidang KKEP," kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (16/2). Dedi mengatakan, sidang KKEP juga akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk pendapat para ahli dan juga status JC yang diberikan PN Jaksel. Lebih lanjut, Dedi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mempertimbangkan Polri untuk mendengarkan saran masukan dari masyarakat. Karena menurutnya yang terpenting rasa keadilan masyarakat harus terpenuhi terkait kasus tersebut. Dedi menambahkan bahwa Divisi Propam Polri juga telah menjadwalkan pelaksanaan sidang KKEP terhadap Bharada E. Namun belum diketahui secara pasti kapan sidang etik itu akan digelar. "Nanti apabila jadwal pastinya sudah ada, proses sidang dan hasilnya juga sudah ada, Insyaallah akan sesegera mungkin kita sampaikan kepada rekan-rekan media," ujarnya. Diketahui, Bharada E adalah terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yang berstatus justice collaborator (JC). Dalam kasus ini, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai Richard telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” kata ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/2). Putusan itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang menginginkan Richard dihukum dengan pidana 12 tahun penjara.

Topik:

Polri Bharada E Sidang Etik

Berita Sebelumnya

Polri Telah Jadwalkan Sidang Etik Richard Eliezer

Berita Selanjutnya

37 Adegan Rekonstruksi Ulang Pembunuhan Sopir Taksi Online

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

13 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

6 Oktober 2025 16:34 WIB

Hukum
Hacker Bjorka (Foto: Istimewa)

Daftar Data Pribadi 341 Ribu Lebih Milik Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (1)

6 Oktober 2025 14:53 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Pekan Depan, Prabowo Lantik Anggota Komite Reformasi Polri

5 Oktober 2025 14:36 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB