13 Ribu Pejabat Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan, Pakar Hukum: Indikasi Korupsi!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 24 Februari 2023 16:42 WIB
Jakarta, MI - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menduga temuan 13.885 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terindikasi dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Pasalnya, kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korups, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Menurut Abdul Fickar, para pejabat itu tidak memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai ASN yang tugasnya hanya memungut pajak orang lain, namun tidak taat pada Undang-Undang yang berlaku. "Ya itulah konyolnya orang Indonesia, khususnya ASN pajak. Artinya tidak ada kesadaran kewajibannya sebagai ASN, padahal dia sendiri petugas pemungut pajak orang lain," ujar Abdul Fickar saat dihubungi Monitor Indonesia, Jum'at (24/2). "Ini gila dan konyol. Bisa dibayangkan jika ini akan berakibat orang malas membayar pajak. Karena itu sudah cukup dasar dan alasan mebuntutnya dengan pasal tindak pidana korupsi (Tipikor)," sambungnya. Terkait laporan harta kekayaan ini, melansir elhkpn.kpk.go.id terdapat 13.885 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaan 2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total terdapat 32.191 orang dijajaran Kemenkeu yang wajib lapor harta kekayaan. Sampai Kamis (23/2/2023), baru 56,87% atau 18.306 orang yang sudah lapor. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan bahwa data tersebut belum sepenuhnya, mengingat batas waktu pelaporan masih 31 Maret 2023. "Batas akhir penyampaian LHKPN Tahun 2022 sesuai ketentuan adalah 31 Maret 2023. Jadi itu angka sementara. Sejak 2018 tingkat pelaporan LHKPN pegawai Kemenkeu adalah 100%," katanya. #13 Ribu Pejabat Kemenkeu

Topik:

KPK Korupsi LHKPN harta kekayaan DJP Kemenkeu

Berita Sebelumnya

Soal Penganiayaan David, Mahfud MD: Itu Jahat Sekali, Tidak Ada Kata Damai

Berita Selanjutnya

Setelah Putri Ngadu ke Sambo, Muncul Agnes Ngadu ke Mario Dandy Satriyo Anak Pejabat Pajak

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Duga PT Loco Montrado Tilap Perak yang Keluar dari Pengolahan Anoda Logam

42 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Penyidikan Korupsi Kuota Haji Diintervensi! KPK Membantah

47 menit yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

KPK Telusuri Aset Heri Gunawan dan Satori, Tersangka Korupsi CSR BI

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

4 jam yang lalu

Metropolitan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Tindaklanjuti Usulan Pramono Soal Pembangunan RS di Lahan Sumber Waras

4 jam yang lalu

Hukum
PT Pembangunan Perumahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Manager Proyek Jayapura & Kendari Diperiksa KPK soal Korupsi PT PP Rp 80 Miliar

4 jam yang lalu