UU Perampasan Aset, Urgensi Pengembalian Hak Negara dan Masyarakat

Rizky Amin

Diperbarui 29 April 2023 16:04 WIB

Jakarta, MI - Tingginya angka korupsi dalam beberapa tahun terakhir ini yang ditandai dengan kecurangan, memperdagangkan pengaruh termasuk penyalahgunaan kekuasaan penyelenggara negara terkhusus praktik pencucian uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus dimaknai sebagai kejahatan yang serius (the most serious crime) guna mencegah dan memberantas optimal kejahatan ini. Maka menjadi urgensi keberadaan UU Perampasan Aset, sebab perangkat hukum yang ada saat ini belum mampu secara maksimal dalam mengeksekusi pengembalian aset hasil korupsi maupun kejahatan. "Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana harus secara in rem melekat pada (kebendaannya), bukan pada orang (in personam) termasuk tidak dilakukan dengan cara konvensional," kata ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra kepada Monitor Indonesia, Sabtu (29/4). "Melainkan melalui sistem pembalikan beban pembuktian guna mengembalikan aset negara dan menyita aset yang terkait dengan kejahatan," sambungnya. Jadi, lanjut Azmi, sekalipun tersangka atau terdakwa beralasan atau berupaya melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaan nya termasuk meninggal dunia benda hasil kejahatannya dapat disita. Menurut Azmi, praktik korupsi maupun trend modus pencucian uang yang dilakukan penyelengara negara bekerja sama dengan pihak lain dapat dimaknai bahwa negaralah sebagai korban (victim state). "Sehingga negara harus mengambil kembali aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi atau para pelaku pencucian uang tersebut yang hasilnya berhubungan dari suatu persekongkolan kejahatan," jelasnya. Dengan adanya UU Perampasan Aset, ujar Azmi, dapat diartikan sebagai wujud "berikanlah kepada negara apa yang menjadi hak negara" sehingga Indonesia sebagai wujud penerapan negara hukum. "Tidak ada tempat bagi pelaku untuk menyembunyikan aset atau harta dari perbuatan tindak pidana korupsi serta tidak ada seorangpun yang dapat menikmati aset- aset hasil kejahatan," beber Azmi. UU ini, tegas Azmi, adalah menjadi sebuah urgensi sekaligus perwujudan nyata untuk mewujudkan kebijakan legislasi dan teroperasionalnya lebih luas kerjasama antara penegak hukum serta segala lapisan unsur masyarakat sebagaimana amanat Pasal 41 UU Tipikor. "Dimana masyarakat dapat berperan maksimal guna membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang," tutup Azmi Syahputra.

Topik:

azmi syahputra Ruu perampasan aset UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset, Urgensi Pengembalian Hak Negara dan Masyarakat

Berita Sebelumnya

Parah! Baru Dua Bulan Diangkat Lagi Sebagai Dirut Waskita Karya, Destiawan Soewardjono Jadi Tersangka Korupsi

Berita Selanjutnya

Penampakan Muka Bule Australia yang Ludahi Imam Masjid Al Muhajir

Berita Terkait

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

Legal Opinion: Dari Pendapat Hukum Menuju Pilar Kebenaran dan Keadilan

Komisi III Mulai Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RKUHAP Dirampungkan

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Tertutup!

Ketua Baleg DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Dilakukan Terbuka di Komisi III DPR RI

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Nasional, Kapan Dibahas?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K