Mantan Jenderal Bintang Satu Ini Jadi Tersangka Korupsi Dana TWP TNI AD

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 10 Mei 2023 14:40 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Direktur Keuangan Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD Brigjen (Purn) Yus Adi Kamrullah (YAK) dan Direktur PT Indah Berkah Utama berinisial AS sebagai tersangka korupsi dana TWP tahun 2019 hingga 2020. "Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, penyidik Puspomad, dan jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer kembali menetapkan dua orang tersangka," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (10/5). Penetapan tersangka ini merupakan yang ketiga kalinya dalam proses hukum perkara korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) dan sebagai tindak lanjut proses hukum perkara dugaan korupsi tersebut. “Dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 24 orang saksi yang terdiri dari saksi militer/TNI sebanyak 17 orang dan 7 orang saksi sipil, serta pendalaman terhadap beberapa ahli. Bahwa terdapat bukti permulaan dan fakta yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama oleh para tersangka tersebut,” katanya. Dari hasil penyidikan awal tersebut, telah dilakukan penyitaan sejumlah dokumen aset tanah sejumlah 103 bidang tanah yang tersebar di Karawang, Bogor, Cirebon dan Subang yang terkait dengan para Tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, dalam perkara berkas pertama, terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp750 juta, serta membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp34.375.756.533,00. “Sementara Terdakwa II Ni Putu Purnamasari dijatuhi pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp750 juta, serta membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp80.333.490.434,00,” katanya. Dalam perkara berkas pertama ini, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara mencapai Rp127,736 miliar. Selanjutnya, dalam perkara berkas kedua dengan terdakwa I Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi Aht dan terdakwa Ii Kgs M. Mansyur Said, masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Dalam perkara berkas kedua ini, kerugian negara sebesar Rp61,5 miliar. Adapun dalam perkara berkas kedua, Tim Penuntut Koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer dan Jaksa, menuntut Terdakwa I Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi Aht dengan pidana pokok penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp750.000.000,- subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp5.045.000.000,00 subsider 7 tahun penjara. Sementara Tim Penuntut Umum menuntut terdakwa II KGS M. Mansyur Said dengan pidana pokok penjara selama 18 tahun, denda sebesar Rp750.000.000,- subsideir 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp56.754.060.912,00 subsidair 9 tahun penjara. Kemudian dalam perkara berkas ketiga dengan Tersangka Brigjen TNI (Purn) YAK dan Tersangka AS, masih berlangsung proses penyidikan oleh Tim Penyidik Koneksitas untuk menyempurnakan berkas perkara sehingga terpenuhi syarat formil dan materiil pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang. Adapun estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyidik Koneksitas sebesar Rp66 miliar. (LA) #Korupsi Dana TWP TNI AD #Korupsi Dana TWP TNI AD

Topik:

Kejagung Korupsi Dana TWP TNI AD

Berita Sebelumnya

Sekretaris MA Hasbi Hasan Dicegah KPK ke Luar Negeri

Berita Selanjutnya

Selain Hasbi Hasan, KPK Juga Tetapkan Komisaris Wika Beton Tersangka Suap Perkara MA

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Ist)

Kejagung Sebut Uang Korupsi Laptop Rp10 M yang Dikembalikan dari Vendor hingga Anak Buah Nadiem

3 jam yang lalu

Hukum
Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid di sela pemeriksaa sebagai saksi di Kejati Jateng di Semarang, Rabu (13/8/2025).

Kejagung Didesak Tangkap Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid, Diduga Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Rp 18 M

3 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Sita Rp13,2 T Korupsi CPO, Pakar TPPU: Saatnya RUU Perampasan Aset Disahkan!

15 jam yang lalu

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Didesak Geledah PT Ciliandra Perkasa, Diduga Keciprat Dana BPDPKS Rp 2,7 Triliun

16 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Anak Buah Isma Yatun "Digarap" KPK soal Dugaan Korupsi di Kementerian, Pakar Hukum: Kelakuan Orang BPK dari Dulu Tidak Kapok!

16 jam yang lalu

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

20 Oktober 2025 17:34 WIB