No Viral No Justice Alat Hukum Masyarakat!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 21 Mei 2023 15:37 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai fenomena 'no viral no justice' dianggap sebagai alat hukum baru oleh masyarakat Indonesia. Sebab, masyarakat seolah diarahkan untuk memetik keadilan dari kegaduhan di ruang publik. "Selama ini saluran-saluran yang ada belum memenuhi harapan publik. Realitanya memang masih banyak kasus yang tak diproses dengan baik dan transparan bila tidak viral," kata Bambang Rukminto, Minggu (21/5). Bambang lantas mencontohkan sejumlah kasus seperti penganiayaan Mario Dandy yang akhirnya menyeret para pejabat di lingkungan Kemenkeu yang diperiksa KPK usai kedapatan memamerkan harta tak wajar. Hal tersebut buah karya warganet yang ikut serta dalam menjemput keadilan. Menurutnya, fenomena viral itu adalah bentuk kontrol sosial pada era keterbukaan informasi dan menunjukkan bahwa kritisisme masyarakat terhadap kepentingan publik meningkat. "Masyarakat hanya bisa mendorong sesuai harapan mereka," jelas Bambang. Untuk itu, selama Polri belum bisa membangun saluran yang bisa dipercaya oleh publik, sepanjang itu pula keadilan menjadi barang yang langka dan mahal. "Selama itu pula publik akan membangun saluran-salurannya sendiri, satu di antaranya adalah viral di medsos," pungkasnya.

Topik:

Polri No Viral No Justice

Berita Sebelumnya

Tiga Pegawai Bea Cukai Diperiksa Kejagung, Kasus Apa?

Berita Selanjutnya

Korupsi BTS Kominfo Rp 8 T, Capres NasDem: Jangan Ada Pihak Dibiarkan Melenggang

Berita Terkait

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

6 Oktober 2025 16:34 WIB