Polemik OTT KPK di Basarnas, Jokowi Ingatkan Soal Koordinasi

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal polemik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Basarnas terkait dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menyeret Kabasarnas, Marsdya Henri Alfiandi dan kawan-kawan. Buntut OTT hingga penetapan tersangka ini, Polisi Militer (POM) TNI menyambangi KPK. Hingga pada akhirnya KPK minta maaf dan mengaku khilaf sebab menetapkan Kabasarnas, Henri Alfiandi sebagai tersangka. Padahal, jenderal TNI AU bintang tiga itu masih aktif. Menurut Jokowi, hal tersebut hanya persoalan koordinasi. "Ya, itu menurut saya masalah koordinasi," ujar Jokowi disela peresmian di Inlet Sedotan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7). Jokowi mengingatkan pentingnya tetap menjaga koordinasi antar instansi pemerintah. Selain itu, setiap kementerian dan lembaga harus melangkah sesuai kewenangan masing-masing dan menuruti aturan. "Masalah koordinasi yang harus dilakukan, semua instansi. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan," jelasnya. Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, dengan terjaganya koordinasi antar instansi pemerintah ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan polemik. "Kalau itu dilakukan, (polemik) rampung," pungkasnya. [caption id="attachment_556841" align="alignnone" width="701"] Infografis kode "dana komando" suap Kabasarnas, Henri Alfiandi.(Foto: MI/La Aswan)[/caption]