Polemik OTT KPK di Basarnas, Jokowi Ingatkan Soal Koordinasi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 31 Juli 2023 14:44 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal polemik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Basarnas terkait dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menyeret Kabasarnas, Marsdya Henri Alfiandi dan kawan-kawan. Buntut OTT hingga penetapan tersangka ini, Polisi Militer (POM) TNI menyambangi KPK. Hingga pada akhirnya KPK minta maaf dan mengaku khilaf sebab menetapkan Kabasarnas, Henri Alfiandi sebagai tersangka. Padahal, jenderal TNI AU bintang tiga itu masih aktif. Menurut Jokowi, hal tersebut hanya persoalan koordinasi. "Ya, itu menurut saya masalah koordinasi," ujar Jokowi disela peresmian di Inlet Sedotan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7). Jokowi mengingatkan pentingnya tetap menjaga koordinasi antar instansi pemerintah. Selain itu, setiap kementerian dan lembaga harus melangkah sesuai kewenangan masing-masing dan menuruti aturan. "Masalah koordinasi yang harus dilakukan, semua instansi. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan," jelasnya. Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, dengan terjaganya koordinasi antar instansi pemerintah ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan polemik. "Kalau itu dilakukan, (polemik) rampung," pungkasnya. [caption id="attachment_556841" align="alignnone" width="701"] Infografis kode "dana komando" suap Kabasarnas, Henri Alfiandi.(Foto: MI/La Aswan)[/caption]

Topik:

Jokowi TNI OTT KPK Presiden Jokowi Basarnas Joko Widodo suap kabasarnas

Berita Sebelumnya

Selain Brigjen Asep, Pimpinan KPK Juga Diteror Pasca Bongkar Kasus Suap di Basarnas

Berita Selanjutnya

Polemik OTT Kabasarnas, Azmi Syahputra: Presiden Jokowi Perlu Segera Tunjuk Plt Ketua KPK

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra (Foto: Istimewa)

Usut Tuntas Kekerasan dan Kriminalitas Libatkan Anggota TNI melalui Sistem Peradilan Umum

22 September 2025 19:21 WIB

Nasional
Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Foto: Ist)

Koalisi: Membandingkan TNI dengan Militer AS Itu Berisiko dan Keliru

20 September 2025 11:00 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB