Gila!! Anggaran Pembelian Senjata di Kemhan Digelembungkan: Dari 800 Jadi 10.800 Dolar AS

Jakarta, MI - Anggaran pembelian alustitsta di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di-mark up (Digelembungkan). Seharusnya 800 dolar Amerika Serikat di-mark up menjadi 10.800 dolar Amerika Serikat.

Hal ini sebagaimana temuan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada awal-awal menjabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).  "Harga asli 800 dolar, yang datang ke meja menteri pertahanan, 10.800 dolar. Mark up-nya saya hitung," ungkap Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip pada Minggu (19/11).

Menurut Danhil, dugaan mark up itu mencapai 1.000 persen. Karena itu, Prabowo sempat memutuskan untuk menurunkan pengeluaran anggaran di Kemhan sebagai bentuk pencegahan.

Dugaan mark up anggaran tersebut, lanjut Danhil, ketahuan ketika Prabowo memerintahkan seseorang ke luar negeri untuk menelisik ke produsen alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Karena mark up anggaran yang dilakukan bernilai besar, maka Prabowo memutuskan untuk membatalkan sejumlah kontrak demi mengamankan keuangan negara yang bernilai triliunan rupiah.

"Pak Prabowo sudah melibatkan BPK, juga sudah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan," jelas Dahnil.

Langkah Hukum

Terkait langkah hukum, Dahnil menegaskan bahwa dugaan penggelembungan anggaran di Kemhan menjadi wewenang aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan. 

Namun demikian, dia menyoroti bahwa Prabowo telah mengambil langkah tegas dari segi administrasi sebagai menhan. 

"Jadi, broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang, sehingga praktik-praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan," ujar Dahnil.  

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menceritakan bahwa saat awal menjabat sebagai Menhan, Prabowo melaporkan dugaan markup pembelian senjata ke Presiden Jokowi. 

Saat itu Jokowi kaget dan mendukung penuh langkah Prabowo menangani dugaan markup dengan potensi korupsi sebesar Rp 51 triliun. "Pak Prabowo lapor ke Pak Jokowi mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, Pak Jokowi kaget. Dan Pak Jokowi bilang, 'Lanjutkan berantas korupsi di Kemhan terus dan saya dukung'," ucap Hashim di Hotel Merlynn Park, Jakarta, baru-baru ini.

Hashim menambahkan bahwa, setelah melapor ke Jokowi, Prabowo kemudian membatalkan semua kontrak dengan potensi korupsi dengan nilai Rp 51 triliun itu. (AL)