Terungkap, Ini Alasan KPK Panggil Tiga Capres 2024

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 17 Desember 2023 01:52 WIB
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (Foto: MI/Aswan)
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (Foto: MI/Aswan)
Jakarta, MI - Pasca debat perdana pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, pada Selasa (12/12) lalu,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 3 calon presiden (Capres) sekaligus, yaitu Anies Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3).

Pemanggilan ini tentunya bukan karena ketiga tokoh terbaik itu tersangkut dugaan rasuah, namun untuk membahas pemberantasan korupsi di tanah air. Ini juga berkaitan dengan tema debat pilpres itu.

"Kita akan mengundang, kita akan bikin forum sendiri khusus untuk isu antikorupsi," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12) kemarin.

Menurut Ghufron, KPK mengawal secara serius terkait gagasan isu antikorupsi yang disampaikan oleh tiga capres. Sementara itu, acara adu gagasan khusus isu antikorupsi yang digelar KPK kemungkinan akan digelar di Januari 2024.

"KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat ya tapi kita akan bikin momen gimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan undang di sekitar awal atau pertengahan Januari," tutupnya.

Terkait hal ini, Anies Baswedan menyatakan siap menghadiri undangan KPK yang ingin membuka forum mengenai agenda pemberantasan korupsi.

Anies menegaskan sedari dulu dirinya selalu menghadiri undangan yang dikirimkan kepadanya. Apalagi soal agenda pemberantasan korupsi. "Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan, selama ini selalu siap, boleh dicek saja, ada undangan yang kita enggak dateng? Apalagi kalau yang mengundang adalah KPK," ujar Anies di sela kampanye di daerah Kota Bekasi, Jumat (15/12).

Sama dengan Anies, Ganjar Pranowo juga menyatakan siap menerima undangan KPK untuk berdialog memaparkan visi misinya soal pemberantasan korupsi.

Menurut Ganjar, dialog soal pemberantasan korupsi telah tertuang dalam visi dan misinya. Bahkan, ia mengeklaim rekam jejak selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dua periode bisa menjadi salah satu bukti.

"Oh ya (siap). Kalau kita jelas. Sepuluh tahun, Mas, saya jadi gubernur, mboten korupsi (tidak korupsi), mboten ngapusi (tidak membohongi). Itu komitmen saya yang paling jelas," kata Ganjar Pranowo saat ditemui di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12).

Bahkan, Ganjar mengulas kembali catatan yang pernah mengajak KPK untuk memberantas korupsi dari sisi pencegahan. Lewat pendidikan anti-korupsi sejak dini untuk para siswa yang dibangun di Jawa Tengah kala itu.

"Saya ajak KPK. Saya juga bukan hanya membuat sekolah anti-korupsi di seluruh SMA, SMK, termasuk pendidikan di bawah kabupaten kota, 35 kabupaten kota, bupatinya, wali kotanya semua tanda tangan. Karena pencegahan itu penting, tidak hanya penindakan," ujar Ganjar.

Sementara itu, Prabowo juga dipastikan memenuhi undangan lembaga antirasuah itu. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa undangan KPK itu adalah hal baik. Mengingat permasalahan korupsi Indonesia makin terus bertambah. 

“Insyaallah (Prabowo hadir). Saya kira itu baik. Ya pokoknya itu baik. Artinya karena isu penting, sehingga harus ada sebuah gagasan yang komprehensif bagaimana pemberantasan korupsi," kata Muzani di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)  Partai Gerindra, Jiexpo. Jakarta, Jumat (15/12).

Program Prabowo dengan pasangannya Gibran Rakabuning Raka (Prabowo Gibran) akan berfokus pemberantasan korupsi hingga membasmi ke akar-akarnya. "Itu tema besarnya. Detailnya nanti di TKN. Jangan gue disuruh ngomong,” tandasnya. (Wan)