Fahri Bertaruh Bakal Ada Capres Tersangka Usai Kalah Pilpres, Saatnya Kuak Korupsi Bansos DKI Rp 3,65 T?

Jakarta, MI - Tahun 2023 berganti dan hingga menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta tahun 2020 Rp 3,65 triliun tak kunjung ada informasi perkembangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), padahal saat itu katanya akan ditelaah. Kasus ini mencuat di awal Januari 2023 lalu melalui akun @kurawa yang mana pasa saat itu Jakarta masih dipimpin Anies Baswedan.

Berbagai desakan agar kasus ini diselidiki, namun KPK tampaknya masih enggan berkomentar. Adapun penyelidikan dimaksudkan agar ada kepastian hukum dan mafia bansos dapat diadili. Sama seperti kasus dugaan korupsi Bansos di Kemensos yang menyeret mantan Julari Batubara.

Meski begitu, baru saja Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah seolah memberi sinyal bakal ada calon presiden sebagai tersangka setelah kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ini. Loyalis Prabowo Subianto ini bahkan nekat mengajak publik bertaruh terkait siapa yang bakal tersangka itu.

"Daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan: 'Siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran?'" tulis Fahri Hamzah dalam akun X miliknya, Selasa (9/1).

Bahkan taruhan ini juga, disampaikan Fahri Hamzah, terkait akan ada Paslon Capres-Cawapres kalah satu putaran. Seakan menyindir Anies Baswedan, yang mengungkapkan terkait luas tanah Prabowo yang mencapai ribuan hektar saat Debat Capres.

Saat Debat Capres ketiga, yang dihelat Minggu 7 Januari 2024. Capres 01 Anies Baswedan menyinggung luas tanah Prabowo. Dimana Anies sempat melontarkan luas tanah Prabowo mencapai 340 hektar, lalu dikoreksi yakni 340.000 ribu hektare.

Fahri Hamza pun juga seakan menyinggung hal tersebut, terkait harta halal dan haram. Selain itu, Fahri Hamza juga menyinggung sosok yang pernah mencicipi kekayaan orang lain.

Maka dari itu, ia meminta orang-orang yang pernah melakukan itu, untuk tetap bersyukur.

"Kalau pernah mencicipi kekayaan orang yg halal bersyukurlah. Jangan cela pribadinya. Kekayaan itu bukan aib. Apalagi pernah anda pakai. Legal dan halal lagi. Gak etis banget sih. Terus terang ane keberatan cara ente. Gak sopan. Yang punya badan mungkin diam. Tapi yg tau kan marah," ujar Fahri Hamza dalam cuitan akun X pribadinya. 

Dikonfirmasi Monitorindonesia.com pada Selasa (9/1) Fahri Hamzah kembali menegaskan bahwa pada intinya harta Prabowo itu bersih, sebab tidak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).

"Intinya adalah harta Prabowo bersih. Nggak pernah diperiksa lembaga penegakan hukum," tegasnya.

Saat disinggung kasus mana yang menjerat capres itu, salah satunya dugaan korupsi bansos itu, Fahri pun enggan berkomentar. Sekalipun dia mengetahui kasus itu, namun Fahri tegas meminta agar tidak menyerang orang yang mempunyai harta yang bersih.

"Aku nggak mau sebut kasusnya karena banyak. Dan ada yang saya tau persis. Tapi jangan serang harta orang yang bersih," tegas Fahri.

Kembali kepada kasus dugaan korupsi bansos tadi. Bahwa dugaan rasuah ini terjadi pada era Anies Bawedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahwa pada 2020 Pemprov DKI Jakarta sedang menanggulangi pandemi Covid-19. Pemprov DKI Jakarta kemudian mengucurkan bantuan Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako. 

Melalui program itu, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga rekanan sebagai penyalur paket sembako. Mereka adalah Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 triliun, mengapa?," tulis @kurawa dalam cuitan itu pada awal Januari 2023 lalu.

Ia mengklaim tak mengetahui mengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta. Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur.

Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut. Namun, @kurawa mengaku terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Setelah itu, @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut.

@kurawa bahkan mengunggah sebuah dokumen berjudul risalah rapat. Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu.

Dalam dokumen risalah rapat yang sama, rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik itu tertulis berlangsung pada 12 Mei 2022. @kurawa menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. 

Dalam dokumen yang diunggah @kurawa, disebut ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya.

Menurut @kurawa, aparat penegak hukum harus bertindak berdasar temuan kantor akuntan publik tersebut karena ada unknown shrinkage senilai Rp 150 miliar.

@kurawa mengaku hendak menelusuri lebih lanjut berkait hasil audit forensik kantor akuntan publik itu terhadap bansos tersebut.

"16. Uang Bansos 2020 senilai Rp. 2.85 Triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020. (Kantor akuntan publik) melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya hasilnya mengejutkan spt ini, banyak perush (perusahaan) aneh2," tulis @kurawa.

"17. Vendor2 Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir,  tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan.Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama2 vendor ini ..ada datanya semua neh. Gue nyetir dulu yah ..ingetin kelanjutannya," sambung @kurawa.

Ia lalu mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos hasil penelusuran kantor akun publik tersebut.

@kurawa juga mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos. "21. 2 tahap terakhir dengan nama Suppliernya .. Total pengadaan Beras utk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980.000 paket.. (kantor akuntan publik) fokus di supplier pengadaan beras karena melihat sektor ini paling mudah dibagi2 ke orang2 terpilih.. Siapapun bisa beli beras," jelas @kurawa.

Dalam thread-nya, @kurawa menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan penghargaan kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya. "26. Bahkan ada rumor tahun 2021 saat kepala BPK DKI dimutasi ke Aceh salah satunya tengah menyelidiki bansos 2020 juga. Permintaan Wajar Tanpa Syarat saat itu sangat berat," demikian @kurawa.

Terkait dugaan korupsi bansos ini, Monitorindonesia.com pada beberapa waktu lalu telah menanyakan perkembangannya kepada KPK, namun hingga saat ini belum memberika respons. 

Padahal KPK pada beberapa waktu lalu menyatakan bahwa kasus ini sedang ditelaah. Belum dapat dipastikan kasus ini dalam tahapan penyelidikan atau tidak, namun yang jelasnya masyarakat khususnya warga DKI Jakarta sedang menantikan informasi lebih lanjut atas kasus ini.

Warga DKI Jakarta berkaca dari kasus korupsi bansos Covid-19 yang sebelumnya menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus dugaan korupsi bansos DKI pada 2020 silam ini diduga melibatkan banyak pihak. (wan)