Firli Sebut OTT hingga Penetapan Tersangka Suap di Basarnas Sudah Libatkan POM TNI

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 29 Juli 2023 17:36 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan seluruh kegiatan pihaknya dalam operasi tangkap tangan (OTT) hingga penetapan tersangka suap proyek di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Badan SAR Nasional (Basarnas) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihaknya juga telah melibatkan Puspom TNI sejak awal untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait. Dalam kasus ini, 2 anggota TNI ditetapkan tersangka yakni Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kepala Basarnas Letkol Adm, Afri Budi Cahyanto. "Maka kemudian KPK melanjutkan proses penanganan perkara yang melibatkan para pihak dari swasta atau non-TNI/Militer, dan menyerahkan penanganan perkara yang melibatkan Oknum Militer/TNI kepada TNI untuk dilakukan koordinasi penanganan perkaranya lebih lanjut," kata Firli, Sabtu (29/7). [caption id="attachment_556841" align="alignnone" width="711"] Infografis kode "dana komando" suap Kabasarnas, Henri Alfiandi.(Foto: MI/La Aswan)[/caption] Firli pun menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, adalah tanggung jawab penuh Pimpinan KPK. Sebelumnya, TNI tidak mengakui penetapan tersangka suap terhadap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TNI menilai KPK telah melebihi kewenangannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Perbedaan pendapat antara KPK dan TNI tentang status tersangka Kepala Basarnas, Henri Alfiandi, dalam kasus dugaan korupsi ini akhirnya diakhiri dengan permintaan maaf oleh pimpinan KPK. Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, di kantornya, seusai bertemu Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko, Jumat (28/7).

Topik:

KPK Basarnas OTT Kabasarnas Henri Alfiandi suap kabasarnas POM TNI

Berita Sebelumnya

Totok Ingatkan Seluruh Jajaran Bawaslu Jaga Nama Baik Lembaga

Berita Selanjutnya

Aipda M Tersangka TPPO Penjualan Ginjal Bakal Dipecat

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Dugaan Laporan Fiktif Program MBG Masuk Radar KPK

7 jam yang lalu

Hukum
Eks Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Dirjen Binwasker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang (Foto: Istimewa)

Eks Dirjen Binwasker dan K3 Kemnaker Haiyani Diduga Terima Rp 50 Juta per Minggu, Kini Diperiksa KPK

11 jam yang lalu

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

12 jam yang lalu

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini (mantan Anggota Komisi IX DPR RI) (Foto: Tangkap Layar Zoom Meeting pada Kamis 9 Oktober 2025)

Klarifikasi Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

19 jam yang lalu

Hukum
Petugas menyiapan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk didistribusikan kepada pelajar di Banda Aceh, Aceh, Jumat (16/5/2025) (Foto: Dok MI/Antara News)

Siapa Bakal Terjerat Dugaan Korupsi MBG

21 jam yang lalu

Hukum
Petugas sekolah membawa menu MBG di Bandung, Jawa Barat (Foto: Ist)

KPK Usut Modus Dugaan Korupsi MBG Rp 10 M

9 Oktober 2025 22:29 WIB