Sri Mulyani Ungkap Alasan Penerimaan Pajak 2024 Tak Capai Target

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan perpajakan Indonesia pada 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan, salah satunya disebabkan oleh penurunan harga komoditas global. 

Dalam laporan yang disampaikan pada acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan berhasil membukukan penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.232,7 triliun.

Meskipun hasilnya cukup besar, angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2024, yakni Rp2.309,9 triliun, atau sekitar 96,7% dari target.

Sri Mulyani menambahkan bahwa penurunan harga-harga komoditas yang terjadi selama tahun lalu memberikan tekanan luar biasa terhadap penerimaan negara. 

"Tahun lalu bukan tahun yang mudah, tahun di mana penerimaan negara mengalami tekanan luar biasa karena harga-harga komoditas menurun," kata Sri Mulyani.

Dia menilai, banyak berbagai kondisi perekonomian yang sebabkan pelaku ekonomi mengalami tekanan. Sejalan dengan itu, penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan.

Contohnya, kata dia, volume aktivitas ekspor-impor terus mengalami tekanan selama tahun lalu karena ketidakpastian global. Akibatnya, perdagangan luar negeri menurun sehingga menyebabkan penerimaan bea dan cukai tidak sesuai target. 

Meskipun demikian, Sri Mulyani menambahkan, penerima perpajakan 2024 tetap tumbuh 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, dia meyakini Kementerian Keuangan akan tetap bisa menjaga keseimbangan APBN ke depan.

"Kami terus menjaga APBN sebagai instrumen penting untuk mencapai visi Indonesia Maju dan untuk menjalankan program-program prioritas Asta Cita," terangnya. 

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, perlu prasyarat yang tidak mudah untuk mencapai target tersebut. 

Dia percaya bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, transformasi ekonomi dan kebijakan struktural sangat diperlukan. Hal ini meliputi fokus pada investasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan gizi.

"Juga di bidang institusi, birokrasi, simplifikasi aturan, dan juga dari sisi hilirisasi atau penciptaan nilai tambah yang lebih baik, lebih tinggi, lebih efisien, lebih kompetitif di Indonesia," pungkasnya.