Bukan Sekadar Pangkas Anggaran, Ini Strategi Efisiensi Ala DEN

Jakarta, MI - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan bahwa efisiensi anggaran kementerian/lembaga serta transfer ke daerah (TKD) bukan sekadar pemangkasan, melainkan strategi realokasi untuk penggunaan anggaran yang lebih efektif.

Direktur Eksekutif DEN, Gaffari Ramadhan, menegaskan bahwa hasil efisiensi tersebut akan dialihkan ke sektor-sektor yang memberikan dampak berlapis (multiplier effect) lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Misalnya program Makan Bergizi Gratis termasuk redistribusi dampaknya juga luas ke Indonesia," ucap Gaffari dalam acara Economic Outlook 2025 di Soehana Hall, Jakarta, dikutip Jumat (21/2/2025). 

Program MBG diharapkan meningkatkan perputaran uang di desa hingga tujuh kali lipat, dari Rp1 miliar menjadi Rp7 miliar. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada kesetaraan dan pertumbuhan jangka panjang sumber daya manusia SDM.

"SDM diperlukan baik untuk mendorong partisipasi di sekolah, pendidkan seperti apa. Jadi ini modal yang diperlukan untuk lebih berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih tinggi," bebernya. 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa efisiensi anggaran bakal berlangsung tiga putaran dengan nilai keseluruhan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menambahkan, pada putaran pertama, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan penyisiran sebesar Rp300 triliun. 

"Ya penghematan kita lakukan, penghematan putaran pertama Kementerian Keuangan, disisir dan dihemat Rp300 triliun," ungkapnya. 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wijanto memaparkan, efisiensi putaran pertama sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan terlebih dahulu. Meski tak menjelaskan dengan lengkap waktu efisiensi tersebut dilakukan, ia memastikan salah satu bentuknya adalah blokir anggaran atau automatic adjustment.

"Itu sudah lama dilakukan Kemenkeu dengan program baik automatic adjustment atau dengan belanja lebih baik [spending better]. Kemudian Rp300 triliun sudah ada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara [BA BUN], hasil dari efisiensi yang dilakukan Kemenkeu," terang Wihadi.

Untuk putaran kedua, Prabowo mengatakan, pemerintah melakukan penghematan Rp308 triliun dengan penyisiran atau penelitian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga ke satuan 9. Adapun, Rp58 triliun dari nilai keseluruhan efisiensi putaran kedua bakal dikembalikan ke 17 Kementerian/Lembaga (K/L). 

Wihadi mengonfirmasi bahwa pemerintah saat ini sedang menjalankan tahap kedua penghematan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Anggaran pada putaran kedua yang sebelumnya disebutkan Prabowo sebesar Rp308 triliun mengalami perubahan dari angka yang tercantum dalam Inpres No. 1/2025, yakni Rp306,69 triliun.

Namun, Wihadi tidak merinci 17 K/L yang akan mendapatkan pengembalian anggaran. Hal yang terang, pemerintah nantinya bakal menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan program kerja berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilakukan pekan lalu.

Pada putaran ketiga, efisiensi bakal berasal dari komitmen dividen sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang tahun ini dipastikan akan mencapai Rp300 triliun.

Prabowo menyebut bahwa dari dividen BUMN, Rp100 triliun akan dialokasikan kembali untuk mendukung program pemerintah, sementara sisanya Rp200 triliun tetap tersedia.

Selain itu, ia berencana mengalihkan US$24 miliar (sekitar Rp388,92 triliun) dari total US$44 miliar (sekitar Rp750 triliun) hasil efisiensi guna mendanai Program MBG.

Prabowo menambahkan bahwa jumlah dividen perusahaan pelat merah tersebut akan kembali diminta sebesar Rp100 triliun untuk BUMN dalam mendukung program pemerintah ke depan. Sehingga, terdapat sisa Rp200 triliun dividen dari BUMN. 

Selain itu, ia berencana mengalihkan US$24 miliar (sekitar Rp388,92 triliun) dari total US$44 miliar (sekitar Rp750 triliun) hasil efisiensi guna mendanai Program MBG.

Sisa US$20 miliar (sekitar Rp324 triliun) akan diinvestasikan melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. "Miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai dan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," tutupnya.