Terseret Korupsi CSR dan Gagal Jaga Nilai Tukar Rupiah, Copot Gubernur BI Perry Warjiyo!

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto dipandang perlu mempertimbangkan mencopot Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. Sebab, selain terseret kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), juga tak bisa jaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kembali mengalami pelemahan pada Selasa perdagangan (25/3/2025) pagi.

Nilai tukar rupiah hingga pukul 09.25 WIB di pasar spot exchange melemah sebesar 75 poin atau 0,45% ke posisi Rp 16.642 per dolar AS.

Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) menyatakan bahwa stabilisasi nilai tukar rupiah menjadi tanggung jawab BI yang merupakan lembaga independen di luar eksekutif (pemerintah).

Artinya, pemerintah tidak bisa mencampuri urusan moneter, termasuk urusan penentuan suku bunga acuan yang bisa pengaruhi nilai tukar rupiah.

Melemahnya nilai tukar rupiah memang sudah terjadi terus menerus. 

"Selama periode kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia di bawah Perry Warjiyo, sejak Mei 2018 sampai sekarang, nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi dari sekitar Rp14.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.500 saat ini. Maka sudah seharusnya Perry Warjiyo diganti atau dicopot," kata Anthony kepada Monitorindonesia.com, Selasa (25/3/2025).

Hal ini menunjukkan, Bank Indonesia nampaknya tidak berdaya, dan gagal menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terus menerus.

"Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu. Jadi kita tunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh Bank Indonesia untuk memperkuat kurs rupiah," jelasnya.

Katanya, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah. "Tetapi faktanya nilai tukar rupiah terus melemah: kenapa? Apakah berarti ada salah kebijakan? Hanya Bank Indonesia yang dapat menjelaskannya," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Nasional (Puskabnas), Amirullah Hidayat, menyatakan bahwa pencopotan Perry perlu untuk menyelamatkan cita BI di tengah sengkarut dugaan korupsi dana CSR.

“Kasus ini bukan hanya soal uang triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga tentang bagaimana kredibilitas Bank Indonesia sebagai penjaga moneter hancur,” kata Amirullah.

Amirullah menilai, praktik korupsi dana CSR BI ini merupakan bukti lemahnya pengawasan selama masa kepemimpinan Perry Warjiyo sejak 2018. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa korupsi tersebut telah berlangsung masif selama enam tahun terakhir.

“Tidak ada alasan untuk mempertahankan Perry Warjiyo. Praktik seperti ini sudah berlangsung selama enam tahun, dan triliunan rupiah dana CSR hilang,” katanya.

Amir juga menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Perry sebagai calon tunggal pada periode keduanya di tahun 2023. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa Perry kerap diistimewakan selama pemerintahan Jokowi.

“Tetapi kini, dengan terbongkarnya kasus korupsi masif dana CSR, sudah waktunya Perry Warjiyo diganti. Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan integritas Bank Indonesia,” pungkasnya.