Anis Byarwati Minta Pemerintah Naikkan PTKP untuk Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Jakarta, MI - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti turunnya Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) yang diumumkan Bank Indonesia (BI) pada 10 September 2025. 

Data terbaru BI mencatat, pada Agustus 2025 IKLK berada di angka 93,2, yang berarti kembali masuk zona pesimis atau di bawah level 100.

“Angka ini menunjukkan bahwa optimisme masyarakat terhadap lapangan kerja terus menurun. Jika kondisi ini berlanjut, konsumsi rumah tangga bisa tertekan karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Hal ini berpotensi melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” kata Anis, Senin  (15/2/9/2025).

Anis menambahkan, penurunan IKLK ini merupakan yang keempat kalinya berturut-turut sejak Mei 2025, sehingga menjadi sinyal serius bagi pemerintah.

Selain IKLK, BI juga melaporkan turunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2025. IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun masa depan.

“Pada Agustus, IKK tercatat di angka 117,2, turun dari 118,1 pada Juli 2025. Meskipun masih berada di atas level optimis karena di atas 100, angka ini adalah yang terendah sejak September 2022, atau hampir tiga tahun terakhir,” jelas Anis.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, turunnya IKK akan berdampak langsung pada melemahnya konsumsi masyarakat, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Anis menilai kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Menteri Keuangan yang baru. Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

“Berdasarkan kajian, jika konsumsi meningkat maka investasi juga akan ikut bergerak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong daya beli masyarakat,” tegasnya.

Salah satu kebijakan yang diusulkan Anis adalah menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurutnya, langkah ini dapat memberi ruang lebih bagi masyarakat dalam menggunakan pendapatannya untuk konsumsi.

“Ide untuk menaikkan PTKP sebenarnya sudah pernah disampaikan PKS dua tahun lalu. Kebijakan ini berpotensi menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, Anis juga menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan fiskal ekspansif, seperti pemberian subsidi, pemotongan pajak, hingga cash transfer kepada masyarakat.

“Beragam kebijakan ini penting untuk mengembalikan optimisme konsumen sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional,” pungkasnya.