Rugi Rp1,25 Triliun, Garuda Didesak DPR Jalani Audit Independen

Jakarta, MI - Maskapai nasional PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) masih mencatat kinerja keuangan yang lemah. Meski ada perbaikan, perusahaan pelat merah ini kembali mencatatkan kerugian sepanjang kuartal I-2025.

Dalam laporan keuangan terbarunya, Garuda Indonesia membukukan rugi bersih sebesar US$76,49 juta atau sekitar Rp1,25 triliun (asumsi kurs Rp16.400 per dolar AS) dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Angka tersebut memang lebih baik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, di mana kerugian tercatat sebesar US$87,04 juta.

Sejatinya, GIAA berhasil membukukan kenaikan pendapatan usaha konsolidasi sebesar 1,63% secara tahunan menjadi US$723,56 juta di kuartal I-2025.

Pendapatan dari segmen penerbangan berjadwal masih mendominasi, mencapai US$603,68 juta. Angka ini naik 0,78% dibanding kuartal I-2024 yang sebesar US$599,02 juta.

Kontribusi penerbangan tidak berjadwal kecil. Namun, pertumbuhannya mencapai 92,89% secara tahunan menjadi US$37,96 juta.

Meski pendapatan meningkat, GIAA masih menghadapi tekanan dari tingginya beban operasional. Tekanan ini diperparah oleh beban keuangan yang masih besar.

Salah satunya adalah beban pemeliharaan yang melonjak 26,10% secara tahunan menjadi US$156,19 juta. Meski beban operasional turun 2,46% secara tahunan, tapi angkanya masih signifikan, mencapai US$361,96 juta.

GIAA juga berhasil mencatat kenaikan keuntungan selisih kurs 63,51% secara tahunan menjadi US$12,82 juta. Namun, angka ini tidak cukup mengkompensasi kenaikan beban keuangan 3,91% secara tahunan yang menjadi US$124,56 juta, sehingga GIAA terpaksa harus kembali mencatat kerugian.

Jadi Sorotan DPR

Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar, meminta agar seluruh manajemen penerbangan, termasuk pengeluaran operasional Garuda Indonesia (GIAA), diaudit oleh auditor independen.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai langkah ini penting untuk meningkatkan kredibilitas maskapai pelat merah di tingkat internasional, mengingat Garuda masih sering menghadapi berbagai masalah, termasuk dalam penyelenggaraan haji.

"Kami meminta Garuda sebelum dan setelah [penyelenggaran Haji], harus melakukan audit kontrak secara menyeluruh, baik tentang sewa pesawat atau cost management penerbangan. Ini harus kita lakukan dari audit independen," tuturnya dalam rapat di Kompleks Parlemen di Jakarta, (7/5/2025).

Secara rinci, permintaan tersebut juga dilakukan lantaran kinerja maskapai tersebut hingga saat ini masih belum menunjukkan pemulihan. Apalagi, sebagian besar operasional maskapai juga berasal dari sewa.

Selain itu, menurutnya, Garuda yang juga kerap menjadi penyelenggara utama penerbangan haji di negara muslim terbesar dunia ini kerap tak maksimal dalam pelayanannya. Klaim itu juga terbukti dari tahun lalu, yang masih terdapat berbagai kendala.

Ia menambahkan, kondisi tersebut bisa semakin merusak citra maskapai milik negara di kancah internasional. Permintaan audit juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan harga tiket pesawat, termasuk biaya haji pada tahun mendatang.

"Ini harus kita lakukan, agar operasional haji, dan keterbukaan publik yang [pada akhirnya Garuda akan kembali] mendapat kepercayaan," pungkasnya.

"Ini juga agar juga melepaskan ketergantungan kita ke sewa terhadap pihak asing. Ini reputasi kita. Kita harus mampu punya roadpmap strategi, baik jangka pendek hingga panjang."