Pj Gubernur DKI Setuju Angkat 4.000 Guru Honorer jadi Kontrak Kerja Individu Tahun 2024

Jakarta, MI - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, pihaknya menyetujui usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait usulan pengangkatan sebanyak 4.000 guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).

Namun, Heru mengatakan, pemprov harus lebih dulu menghitung biaya atau anggaran yang akan dikeluarkan untuk mengangkat para tenaga honorer lewat program KKI.  

"Saya juga kemarin berpikir seperti itu (pengangkatan guru honorer), tapi mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui," ujar Heru saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024). 

Heru mengakui, pihaknya telah memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, agar berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Joko Agus Setyono, guna membahas masalah ini. 

"Itu lebih baik kalau diproses sekarang, semuanya guru honorer diangkat jadi KKI pada tahun 2024," lanjutnya. 

Jika Pemprov dan DPRD DKI telah menyetujui anggaran terkait hal ini, maka guru-guru honorer bisa diangkat sebagai guru KKI, kata Heru. 

"Jadi kalau sudah setuju DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami lihat prosesnya ya, lebih baik seperti itu," kata Heru.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengangkat seluruh honorer menjadi guru kontrak kerja individu (KKI).

Usulan itu merespons rencana Disdik yang hendak merekrut 1.700 guru honorer menjadi KKI pada Agustus mendatang.

Sementara jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini lebih dari 4.000 orang. Karena itu masih ada total 2.300 guru yang tidak tertampung. 

"Kenapa tidak sebanyak 4.000 sekian guru honorer itu langsung kami terima? Namun muncul soal dana honorer mereka?. PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) kita banyak sekali jumlahnya," kata Jhonny saat rapat dengan Disdik di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024). 

"PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) mereka dapat Rp 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" lanjutnya.

Johnny menilai, Jakarta mumpuni dengan mempunyai APBD yang besar, sehingga dipastikan cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi KKI. 

Seorang kepala sekolah aktif meminta para guru honorer itu juga sebaiknya ikut KKI. Tapi jangan test diadu dengan lulusan baru. (Sar)