DPR Minta Digitalisasi Distribusi Beras SPHP untuk Cegah Kecurangan
Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR, Slamet, mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian RI, yang membahas evaluasi pelaksanaan program SPHP.
Slamet menilai, berbagai penyimpangan dalam distribusi beras SPHP berpotensi merugikan negara dan mengancam efektivitas program ketahanan pangan nasional. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap keberadaan outlet penyalur yang diduga fiktif serta praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Kita tidak bisa membiarkan beras SPHP, yang seharusnya membantu masyarakat berpenghasilan rendah, justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Slamet, Jumat (4/7/2025)
Politsi PKS ini juga menyinggung praktik pengurangan takaran dari ketentuan yang telah ditetapkan, yang dinilai merugikan konsumen secara sistematis.
“Timbangan beras dikurangi, masyarakat dirugikan, dan negara ikut menanggung kerugian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Slamet mengungkapkan adanya indikasi pengoplosan antara beras SPHP yang bersubsidi dengan beras premium, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi pangan.
“Bapanas bersama Kementerian Pertanian dan Bulog harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap jalur distribusi beras SPHP dan menindak tegas para pelaku pelanggaran. Jika perlu, hadirkan sistem digitalisasi rantai pasok dan pelaporan secara real time,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Slamet juga mendorong Komisi IV DPR RI membentuk tim pengawasan lintas sektor yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum.
“Ini bukan sekadar soal pangan, ini soal keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Jangan biarkan program bagus rusak karena pengawasan yang lemah,” kata Slamet.
Topik:
BPK DPR Komisi IV DPR Beras SPHPBerita Sebelumnya
Menteri PU Lantik 6 Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian PU
Berita Selanjutnya
Menaker Soroti Dominasi Pekerja Informal: Sudah 60% dan Bisa Terus Bertambah
Berita Terkait
DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank
14 jam yang lalu
Wow! BPK Temukan Penyimpangan Dana Belanja Jateng 2024 sebesar Rp 96,2 M
23 Oktober 2025 00:35 WIB