DPR Minta Digitalisasi Distribusi Beras SPHP untuk Cegah Kecurangan

Rizal Siregar
Rizal Siregar
Diperbarui 4 Juli 2025 14:35 WIB
Anggota Komisi IV DPR  Slamet (Dok. MI)
Anggota Komisi IV DPR Slamet (Dok. MI)

Jakarta,  MI - Anggota Komisi IV DPR,   Slamet, mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian RI, yang membahas evaluasi pelaksanaan program SPHP.

Slamet menilai, berbagai penyimpangan dalam distribusi beras SPHP berpotensi merugikan negara dan mengancam efektivitas program ketahanan pangan nasional. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap keberadaan outlet penyalur yang diduga fiktif serta praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran.

“Kita tidak bisa membiarkan beras SPHP, yang seharusnya membantu masyarakat berpenghasilan rendah, justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Slamet, Jumat (4/7/2025)

Politsi PKS ini  juga menyinggung praktik pengurangan takaran dari ketentuan yang telah ditetapkan, yang dinilai merugikan konsumen secara sistematis.

“Timbangan beras dikurangi, masyarakat dirugikan, dan negara ikut menanggung kerugian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Slamet mengungkapkan adanya indikasi pengoplosan antara beras SPHP yang bersubsidi dengan beras premium, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi pangan.

“Bapanas bersama Kementerian Pertanian dan Bulog harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap jalur distribusi beras SPHP dan menindak tegas para pelaku pelanggaran. Jika perlu, hadirkan sistem digitalisasi rantai pasok dan pelaporan secara real time,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Slamet juga mendorong Komisi IV DPR RI membentuk tim pengawasan lintas sektor yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum.

“Ini bukan sekadar soal pangan, ini soal keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Jangan biarkan program bagus rusak karena pengawasan yang lemah,” kata Slamet.

Topik:

BPK DPR Komisi IV DPR Beras SPHP