Kampung Haji RI akan Dibangun di Mekah, Danantara jadi Penggerak Utama

Jakarta, MI - Pemerintah Indonesia tengah merancang pembangunan Kampung Haji di Mekah, Arab Saudi, sebagai kawasan terpadu yang akan menjadi pusat layanan jemaah haji dan umrah asal Indonesia. 

Proyek strategis tersebut akan dipimpin oleh Danantara, lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) milik pemerintah.

Proses akuisisi lahan telah dimulai seiring dengan diberlakukannya regulasi baru dari Pemerintah Arab Saudi yang memungkinkan pihak asing memiliki tanah secara freehold di Mekah, yang akan berlaku efektif mulai Januari 2026.

CEO Danantara yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Royal Commission of Mekah telah menawarkan sejumlah plot tanah, termasuk di antaranya lokasi-lokasi strategis yang berjarak sangat dekat dengan Masjidil Haram.

"Beberapa plot sudah ditawarkan, ada yang sangat dekat, bahkan ada yang menempel," kata Rosan di Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

Perubahan undang-undang di Arab Saudi yang memperbolehkan kepemilikan lahan bagi entitas asing disebut sebagai hasil dari diplomasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). 

“Untuk pertama kali, undang-undang ini diubah. Saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi,” ujar Rosan.

Danantara dipercaya sebagai pelaksana utama dalam proyek ini, termasuk memimpin proses desain dan pengajuan infrastruktur yang harus diserahkan kepada otoritas Saudi pada Oktober 2025. 

Nantinya, Kampung Haji akan dirancang sebagai kawasan terpadu yang mencakup area pemukiman, fasilitas ibadah, dan zona komersial guna menunjang kenyamanan para jemaah.

Rosan menekankan bahwa proyek ini merupakan inisiatif strategis nasional dan tidak dilakukan melalui skema barter kebijakan. “Ini karena permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa tanah yang ditawarkan memiliki kondisi beragam, dari lahan datar hingga berbukit, dan masih dihuni warga setempat. Namun, proses relokasi penduduk menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Arab Saudi.

“Yang kami terima nanti sudah dalam kondisi bersih. Ini adalah proses private bidding dan kita sedang melihat beberapa skenario kombinasi pendanaan, karena sifatnya juga bisa semi-komersial,” tutur Rosan.

Terdapat delapan bidang lahan yang ditawarkan, dengan luas bervariasi mulai dari 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare. Umumnya, lahan yang berukuran lebih besar berada pada jarak yang lebih jauh dari Masjidil Haram. 

Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat signifikan bagi peningkatan layanan jemaah Indonesia ke depan.