Nasir Djamil: Reformasi Polri Harus Jadi Momentum Wujudkan Polisi Profesional dan Humanis

Jakarta, MI – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menilai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk menghadirkan institusi Polri yang profesional, jujur, dan humanis. Ia menegaskan bahwa reformasi kepolisian bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan agenda besar bangsa yang berkaitan langsung dengan keadilan, keamanan publik, dan kualitas demokrasi.

“Reformasi kepolisian itu agenda strategis bangsa ini karena terkait dengan keadilan, keamanan publik, dan demokrasi,” ujar Nasir Djamil dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Reformasi Polri: Harapan Menuju Institusi Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Menurut Nasir, keberhasilan reformasi Polri akan berimplikasi langsung pada meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia mencontohkan insiden ledakan di salah satu SMA di Jakarta sebagai cermin masih lemahnya pengawasan keamanan publik.

“Peristiwa itu menunjukkan masih ada sisi yang luput diawasi. Karena itu, reformasi Polri diharapkan bisa menghadirkan polisi yang dipercaya dan dicintai masyarakat,” ucapnya.

Politikus asal Aceh itu menekankan bahwa profesionalisme aparat menjadi kunci utama reformasi. Ia mendorong agar penyelidikan dan penyidikan dilakukan berbasis ilmu pengetahuan serta dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Profesional artinya bekerja dengan ilmu dan metode yang saintifik. Penyelidikan harus bermutu, objektif, dan transparan,” tegas Nasir.

Ia juga menyinggung berbagai slogan yang pernah diusung pimpinan Polri sebelumnya, seperti Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) hingga Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Namun, menurutnya, perubahan nyata di lapangan jauh lebih penting dibanding sekadar jargon.

“Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Reformasi bukan soal semboyan, tapi soal praktik nyata yang dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nasir menilai keamanan publik berperan besar dalam mendukung stabilitas sosial dan iklim investasi nasional. “Keamanan itu mahal. Tapi justru karena mahal, negara wajib memastikan kondisi aman agar investasi dan kehidupan masyarakat berjalan baik,” imbuhnya.

Nasir juga menekankan pentingnya pembinaan dan penghargaan bagi anggota Polri berintegritas agar reformasi tidak berhenti di tataran struktural. “Evaluasi harus menyentuh dari hulu ke hilir: pembinaan, pengawasan, dan penghargaan kepada anggota yang berintegritas,” katanya.

Ia berharap Komite Percepatan Reformasi Kepolisian dapat bekerja secara transparan dan terbuka kepada publik agar perubahan dapat berjalan efektif. “Reformasi Polri adalah bagian dari menjaga masa depan demokrasi kita. Polisi yang profesional dan humanis akan membuat rakyat merasa aman dan negara semakin kuat,” pungkas Nasir Djamil.