Jazuli Juwaini: Kenaikan PNBP Harus Sasar Pengusaha Besar, Bukan Rakyat Kecil
Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa rencana pemerintah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat kecil.
Pesan itu ia sampaikan dalam Rapat Panja Komisi II DPR bersama Eselon I Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Jazuli menyampaikan selamat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN yang baru dilantik.
Ia berharap latar belakang birokrasi yang dimiliki Sekjen dapat memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan aspirasi DPR.
Jazuli mengapresiasi langkah kementerian meningkatkan PNBP, namun menegaskan kebijakan tersebut harus tepat sasaran.
“Jangan sampai semangat menaikkan PNBP ini mencekik rakyat kecil. Yang harus jadi objek itu para pemegang izin-izin besar, para pengusaha besar,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penguasaan lahan di Indonesia masih timpang, dengan sebagian besar dikuasai kelompok usaha besar.
“Delapan puluh persen tanah ini kan dikuasai oleh para pengusaha besar. Itu yang harus jadi sasaran peningkatan.”
Selain fokus pemungutan, Jazuli menekankan pentingnya perbaikan layanan pertanahan. Menurutnya, lamanya proses pengurusan dokumen kerap menjadi keluhan masyarakat.
“Ada yang ngurus satu tahun, ada yang delapan bulan. Itu baru di Tangsel. Kalau makin lama kita mengurus, makin lama juga uang masuk. Kalau makin cepat, makin cepat pula pemasukan negara,” sambungnya.
Jazuli juga menyoroti pelanggaran sejumlah perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang mengelola lahan melebihi izin. Ia menyebut praktik ini justru merugikan negara.
“Izinnya seribu, dia kelola dua puluh ribu. Kalau tidak ditertibkan, itu mengurangi PNBP. Kalau ditertibkan, sisanya bisa dikeluarkan izin lagi dan menambah pendapatan negara.”
Jazuli berharap kepemimpinan baru di jajaran eselon I ATR/BPN mampu membawa perubahan positif.
“Saya punya harapan baru dengan Sekjen yang baru. Dari wajahnya ini, berani,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa keberanian menegakkan aturan menjadi kunci perbaikan tata kelola pertanahan dan optimalisasi PNBP.
Topik:
Komisi II PKS ATR/BPN PNBP pertanahan parlemen DPR RI kebijakan publik HGUBerita Terkait
Komisi I Minta Komdigi Tegas: Cloudflare Belum Daftar PSE dan Dipakai Situs Judi Online
20 November 2025 16:34 WIB
Legislator Dorong Pembentukan TPPK di Setiap Sekolah: Cegah dan Tangani Bullying
19 November 2025 16:57 WIB