Lalu Hadrian Desak Pemerintah Hapus Gaji Guru Honorer Rp300 Ribu dan Perluas PIP untuk Siswa TK

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlunya penguatan anggaran pendidikan pada 2026. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kesejahteraan guru honorer, perluasan Program Indonesia Pintar (PIP), serta percepatan revitalisasi sekolah, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung DPR RI, Senin (16/9/2025), Lalu Hadrian menyoroti masih minimnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Ia menyatakan apresiasi atas penambahan anggaran yang disepakati, namun menilai kebijakan tersebut belum menjawab tantangan besar dunia pendidikan Indonesia.

“Kami dari Fraksi PKB sejak awal mendorong agar PIP juga diberikan kepada siswa TK, karena program wajib belajar yang kita canangkan adalah 13 tahun. Namun, rancangan anggaran yang disepakati hari ini belum memasukkan PIP untuk TK, bahkan nominal untuk SD dan SMP juga belum mengalami penyesuaian,” ungkap Lalu Hadrian, Selasa (15/9/2025)

Politisi PKB asal NTB itu juga menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer. Menurutnya, hingga kini masih banyak guru yang menerima gaji hanya Rp300.000 per bulan.

“Angka ini jelas tidak manusiawi di era sekarang. Mereka adalah pejuang pendidikan yang mendidik anak bangsa. Kami meminta perhatian khusus dari Presiden agar di tahun 2026 tidak ada lagi guru yang menerima gaji Rp300.000,” tegasnya.

Lalu Hadrian menambahkan, peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas pemerintah agar kualitas pendidikan nasional dapat terus berkembang.

Selain masalah guru, ia juga menekankan perlunya revitalisasi sekolah di berbagai daerah, khususnya wilayah 3T. Menurutnya, masih banyak gedung sekolah yang rusak, bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti MCK.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Anggaran revitalisasi sekolah minimal harus sama dengan tahun 2025, bahkan sebaiknya ditingkatkan. Presiden sudah menegaskan tidak boleh ada sekolah yang bocor, apalagi roboh,” ujar Ketua DPW PKB NTB itu.

Legislator Dapil NTB II tersebut memastikan Komisi X DPR RI, khususnya Fraksi PKB, akan terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

“Meski anggaran terbatas, kami akan terus berjuang. Kami yakin selalu ada cahaya di ujung terowongan, dan itu menjadi motivasi bagi kita semua,” pungkas mantan anggota DPRD NTB tersebut.