Menteri Satryo Didemo ASN Kemendikti, DPR Bakal Lakukan Tindakan Ini

Jakarta, MI - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bakal mengkaji terkait adanya aksi demo Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dasco mengaku baru menerima kabar adanya aksi dari ratusan ASN itu, ketika dalam perjalanan ke Kompleks Parlemen untuk menghadiri acara peresmin ruang Fraksi NasDem. Dia pun akan mencari tahu terkait penyebab adanya aksi tersebut.

"Saya mendapatkan berita pada waktu perjalanan ke fraksi partai Nasdem," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/1/2025).

Menurut dia, Pimpinan DPR RI akan meminta kepada komisi yang bermitra dengan kementerian tersebut untuk melakukan pemantauan sekaligus evaluasi. 

"Tentunya kita akan mencari, kita akan kaji nanti. Kita akan minta komisi teknis terkait kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi," ujarnya.

Adapun Kemdiktisaintek saat ini bermitra dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, sains dan teknologi.

Sebelumnya, Ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) aksi demo di depan kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dalam video yang beredar, terlihat puluhan pegawai yang berunjuk rasa dan mengenakan kemeja hitam. Mereka membawa sejumlah spanduk berukuran besar. Salah satu spanduk bahkan isinya menyinggung istri Satryo.

Aksi yang dilakukan dengan menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, teriakan yel-yel, serta pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga tersebut dipicu oleh adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu.

"Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau suuzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya," kata Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno.

Tak hanya itu, Suwitno menyebutkan perlakuan yang diklaim tidak adil juga sebelumnya dibebankan kepada pegawai lain, yang enggan disebutkan namanya.