DPRD DKI Akan Cecar SKPD Terkait Temuan BPK Pemborosan Pengadaan Masker Rp 5,8 M

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 5 Agustus 2021 20:08 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta akan mendalami adanya pemborosan pengadaan masker N95 Rp 5,8 M pada dana belanja tidak terduga (BTT) tahun anggaran 2020. “Nanti kita akan tanyakan pada SKPD terkait saat melakukan rapat kerja di Komisi C. Karena nilai pemborosannya cukup besar mencapai Rp5 milyar,” kata Anggota Komisi C Cinta Mega saat dihubungi, Kamis (5/8/2021). Menurut politisi PDIP tersebut, seharusnya SKPD yang terkait penanganan wabah Covid-19 tidak menghambur-hamburkan anggaran mengingat minimnya dana APBD. “Anggaran APBD selama Pandemi berlangsung sudah minim. Karena itu dana BTT pun yang alokasikan ke dinas-dinas yang terkait pengendalian wabah Covid-19, harus digunakan secara efektif,” tegasnya. Seperti diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyoroti adanya pemborosan pengadaan masker N95 Rp 5,8 M pada dana belanja tidak terduga tahun anggaran 2020. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran, pemborosan berawal sat PT ALK ditunjuk untuk pengadaan 195 ribu respirator N95 Niosh Particulate Respirators merek Makrite 9500-N95 pada November lalu. Harga per lembar barang Rp 90 ribu dengan nilai kontrak mencapai Rp 17,55 milyar. Peengadaan masker tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain PT ALK, Dinkes DKI juga mengundang PT IDS untuk pengadaan yang sama. Kedua merk maske N92 dari kedua korporasi tersebut pemegang sertifikasi dari Food and Drug Administration alias FDA dan National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). “PT IDS dan PT ALK sama-sama memenuhi syarat sebagai respirator jenis N95,” lanjut BPK. BPK menggarisbawahi bahwa kedua respirator sama-sama memenuhi kualitas mutu,” Namun, pejabat pembuat komitmen tidak melanjutkan kerja sama dengan PT IDS. Pejabat pembuat komitmen justru memesan masker N95 dengan harga lebih mahal kepada PT ALK,” lapor BPK. “Masalah itu mengakibatkan pemborosan terhadap keuangan daerah senilai Rp 5,85 miliar.” Demikian laporan BPK. Angka Rp 5,85 miliar diperoleh dari selisih harga antara pengadaan masker N95 oleh PT ALK dengan total Rp 17,55 miliar (195 ribu lembar x Rp 90 ribu) dikurangi harga yang ditawarkan PT IDS (195 ribu lembar x Rp 60 ribu) yang totalnya Rp 11,7 miliar. (Zat)

Topik:

DPRD DKI SKPD temuan bpk

Berita Sebelumnya

Pemprov DKI Diminta Tindaklanjuti Temuan BPK Adanya Pemborosan Pengadaan Rapid Test Rp1,19 M

Berita Selanjutnya

Begini Sanksi Bagi Sekolah yang Nekat Gelar PTM di Masa PPKM

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilustrasi - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Foto: Dok MI/Aswan)

15 Temuan BPK pada PTPN II

1 jam yang lalu

Hukum
Kelapa Sawit (Foto: Dok MI/Net/Istimewa)

Segini Kerugian PTPN II atas Pengelolaan CPO Tak Sesuai SOP

3 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - Temuan BPK RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Permasalahan ICT GKP Konsorsium PTPN II dan PTPN IV Terungkap, BPK Minta Orang-orang Ini Disanksi

4 jam yang lalu

Hukum
Ilsutasi - Temuan BPK RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

BPK Ungkap 3 Masalah Pekerjaan Mesin dan Instalasi di Tekpol PTPN II Rp 133,5 M, Ini Biang Keroknya

5 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Foto: Dok MI/Aswan)

Di PTPN II, BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Aspurjab Direktur, Dewan Komisaris dan SEVP Non Karyawan

8 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - Pemanenan Tebu (Foto: Istimewa)

BPK Bongkar Seabrek Masalah dan Kerugian Penjualan Tebu dan Sawit di PTPN II

19 jam yang lalu