Pendataan Bermasalah, Bansos 100 Ribu Warga Jakarta Terkatung-katung

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 6 Agustus 2021 11:51 WIB
Monitorindonesia.com – Sekitar 99.450 data dari 1,8 juta warga Jakarta masih belum bisa menerima BST akibat permasalahan data. Untuk itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tengah melakukan pemadanan data ganda penyaluran BST terdampak Covid-19 bersama Kementerian Sosial (Kemensos). “Itu biasa dalam setiap tahun itu data harus dimutakhirkan,” ucap Rizadi Jakarta Kamis (5/8/2021 malam. Riza mengklaim Pemprov DKI tiap 6 bulan ada pemutakhiran data penerima bansos, begitu juga dilakukan oleh Kemensos supaya tidak terjadi data ganda atau doubel. “Karena di Jakarta ini kan tidak sulit melakukan pendataan jaraknya dekat semua terdata sekarang yang ganda ganda akan dicek kembali,” ucapnya. Pada BST kali ini, pembagiannya dilakukan oleh Pemprov DKI dan Kemensos. Pemprov DKI menanggung sebanyak 1.007.379 Kepala Keluarga (KK). Namun hanya 907.929 KK yang sudah bisa menikmati pencairan bansos tahap 5 dan 6 atau Mei dan Juni. “Seluruhnya sejak sebelum lebaran haji sudah dibagikan seluruhnya bantuan sosial tunai dari Pemprov DKI Jakarta totalnya kurang lebih 1,8 juta KK dari DKI kurang lebih 1 juta lebih,” tandasnya. (Zat)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Begini Sanksi Bagi Sekolah yang Nekat Gelar PTM di Masa PPKM

Berita Selanjutnya

PDIP Jakarta Utara Geber Vaksinasi, Camat Pademangan Apresiasi Brando Susanto

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo alias Jokowi (Foto: Istimewa)

Korupsi Whoosh Gampang Diungkap! Eks Penyidik KPK: Periksa Saja yang Menyetujui!

4 jam yang lalu

Nusantara
Mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, bersama Ketua DPP, DPD, serta kepala daerah dari PDI Perjuangan (Foto: Dok MI/Joko Prasetyo)

Megawati Kunjungi Makam Bung Karno, Kobarkan Kembali Semangat Asia-Afrika dari Blitar

4 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Foto: Dok MI/Aswan)

BPK Bongkar Kemahalan Harga Pekerjaan Jalan di PTPN II

4 jam yang lalu

Hukum
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Utara (Sumut) Harli Siregar (Foto: Istimewa)

Kejati Sumut Beri Sinyal Tambah Tersangka Korupsi Aset PTPN I

5 jam yang lalu

Hukum
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT PGN dengan terdakwa Mantan Direktur PT PGN, Danny Praditya dan mantan Komisaris PT Inti Alasindo Energy (PT IAE) Iswan Ibrahim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

Sebelum Kerja Sama dengan PGN, Pendapatan dan Saham PT IAE jadi Jaminan Pinjaman Bank

6 jam yang lalu

Hukum
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/2/2025)

Usai Wawali Erwin, Kejari Tak Menutup Kemungkinan "Garap" Wali Kota Bandung Muhammad Farhan

6 jam yang lalu