Pemkot Bekasi Terima Penghargaan JDIHN dari Menkumham

Adelio Pratama

Diperbarui 3 Desember 2021 07:47 WIB

Pemkot Bekasi Terima Penghargaan JDIHN dari Menkumham

Monitorindonesia.com - Pemerintah Kota Bekasi menerima penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly. Terdapat dua kategori penghargaan, yakni umum dan khusus yang diberikan kepada 57 penerima nominasi yang terdiri dari kementerian/lembaga, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi. Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kota Bekasi masuk dalam lima besar JDIHN terbaik tahun 2021. Acara itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati didampingi Kepala Bagian Hukum Dyah Kusumo Winahyu, Kepala Bagian Humas Sajekti Rubiyah, dan Kepala Sub Bagian SJDIH Santi Maria. Reny menyampaikan ucapan syukur dan selamat sekaligus apresiasi atas perhatian, dukungan, dan kinerja yang baik dalam pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dia berharap prestasi yang telah dicapai dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi bidang lainnya agar dapat meraih prestasi yang membanggakan Kota Bekasi. Reny melanjutkan, penghargaan merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi hukum. Dalam konteks penataan regulasi, dokumen hukum yang terintegrasi akan memudahkan dalam mengakses sumber primer bahan hukum. Selain memudahkan masyarakat, juga mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. “Mudah-mudahan dengan penghargaan yang diberikan akan menjadi pemacu semangat seluruh aparatur Kota Bekasi dalam memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat melalui JDIH,” terangnya. Sebagai informasi, secara umum anggota JDIHN yang berada di pusat sudah memiliki JDIH yang terintegrasi. Portal JDIHN saat ini telah memiliki koleksi dokumen hukum yang sudah mencapai hampir 315.000 data. Koleksi tersebut terdiri dari regulasi di tingkat pusat dan daerah serta produk hukum non-regulasi. Untuk regulasi tingkat daerah, portal JDIHN sudah memuat dokumen hukum hingga peraturan kepala desa. Pemberian penghargaan bagi anggota JDIHN sudah dilakukan sejak 2014 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menjadi penyemangat dan pendorong pengelola JDIHN agar memberi kinerja terbaik pada institusinya masing-masing. Pemberian penghargaan anggota JDIHN terbaik ini dimaksudkan untuk memotivasi, dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar di bidang hukum, yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam bentuk pemberian informasi hukum yang akurat, lengkap, cepat, dan mudah melalui pengelolaan JDIH berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Topik:

pemkot bekasi JDIHN

Pemkot Bekasi Terima Penghargaan JDIHN dari Menkumham

Berita Sebelumnya

Tabrak Pos Lantas PGC, Polda Metro Bakal Periksa Supir Bus Transjakarta

Berita Selanjutnya

Pemprov DKI Jakarta Bakal Evaluasi Jajaran PT Transjakarta

Berita Terkait

Bank BJB Bersama Pemkot Bekasi Launching Program KUR Dorong UMKM

Kota Bekasi Bangun KPBU Untuk Menanggulangi Krisis Sampah

Pemkot Bekasi Gelar Rakor, Selidiki Dugaan Ajaran Janjikan Surga dengan Bayar Rp 1 Juta

Wali Kota Bekasi Lantik 7.969 PPPK, Kepala BKN: Kota Bekasi Tercepat dan Terbanyak di Indonesia

Nilai Sewa Setelah Mendapat Penilaian dari Konsultan Jasa Penilai Publik

Inspektorat Kota Bekasi Gandeng BPK dan Kejaksaan Sosialisasi Anti Korupsi

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K