Heru Budi Musnahkan Sejumlah Peninggalan Anies Baswedan

Jakarta, MI - Pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta kini membuat suasana baru dan pelaksanaan kebijakan yang juga disesuaikan dengan pemimpin. Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono pun kini tercatat tak meneruskan beberapa program warisan dari Gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan. Heru, sebagai pemegang jabatan tertinggi di DKI Jakarta, memiliki hak penuh dalam menjalani tugasnya sebagai gubernur termasuk pengambilan kebijakan. Beberapa kebijakan yang dibuat di dalam kepemimpinan Anies dinilai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek-aspek tertentu. Lantas, apa saja kebijakan Anies yang dihapus oleh Heru Budi? Tak Lanjutkan TGUPP Rancangan Anies Heru Budi sempat menyinggung Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, usai dirinya dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pada Senin (17/10) lalu. Menurut Heru, TGUPP memiliki anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja. Heru pun mengungkap bahwa dirinya akan memaksimalkan satuan-satuan kerja perangkat daerah dan meningkatkan performa dinas-dinas DKI Jakarta dibanding melanjutkan TGUPP. Heru akan mengoptimalisasikan fungsi dari asisten pemerintahan, asisten, ahli, hingga tenaga ahli di setiap aspek pemerintahan DKI Jakarta. Penghijauan Monas Saat kepemimpinan Anies banyaknya pohon di sekitaran Monumen Nasional (Monas) yang ditebang dengan tujuan revitalisasi. Permasalahan ini pun disoroti Heru Budi untuk menghijauankan kembali kawasan Monas dengan reboisasi dan penanaman pohon. Revitalisasi yang dilakukan 2019 tersebut menebang setidaknya 205 pohon. Pohon ditebang demi membangun plaza atau alun-alun beralaskan beton. Namun kini, daerah di sana cukup gersang untuk para pengunjung Monas yang sedang berkunjung. Nolkan Anggaran Pengadaan Jalur Sepeda Selama kepemimpinan Anies, program pengadaan jalur sepeda di ibukota sudah masuk dalam RAPBD DKI Jakarta pada tahun 2023 mendatang sebesar Rp38 miliar. Namun, uang sebesar itu ternyata dinilai terlalu besar untuk pengadaan jalur sepeda. Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kini masih mengkaji ulang dan mengevaluasi penggunaan jalur sepeda yang kini sudah ada. Alokasi, anggaran tersebut akan dinolkan pada tahun mendatang dan dialokasikan ke pembangunan lainnya.