Polri Sebar 458 Ton Beras dan 15.000 Paket Sembako untuk Warga Banten

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 18 Juli 2021 15:44 WIB
Monitorindonesia.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelontorkan 458 ton beras dan 15.000 paket sembako untuk masyarakat Banten yang terdampak PPKM darurat. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Bhabinkamtibmas, Babinsa, kapolsek dan danramil memapping kebutuhan masyarakat jangan sampai ada yang kesulitan dan belum tersentuh bantuan sosial. "Silahkan dicek apabila kurang, ajukan lagi maka dari pusat nanti akan didistribusikan lagi," kata Sigit di Serang, Banten, Minggu (18/7/2021). Jenderal bintang empat itu juga terjun langsung membagikan paket sembako kepada warga lingkungan Kaujon Singandaru RT01/22. Rumah yang pertama didatangi adalah Eneng rahmah, 70 tahun seorang janda. Kemudian rumah Syantiah Rahmawat. Selanjutnya rumah Multi Ningsih, penjual ketoprak dan Ayuni, penjualan bakso. Selain membagikan paket sembako, Kapolri juga meninjau Posko PPKM Mikro di Kelurahan Serang. Wilayah ini terdiri dari 27 RW dan 118 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 26.914 jiwa. Sigit sempat berdialog dengan salah seorang warga yang melakukan isolasi mandiri secara virtual. Sigit juga meninjau vaksinasi di Universitas Sultan Agung Tirtyasa (Untirta) Serang. Dia mengaku akan mempercepat vaksinasi di Provinsi Banten. Pasalnya meskipun berdekatan dengan Ibu Kota namun akselerasinya masih diangka 14%. "Minggu depan TNI-Polri akan mengeroyok Banten untuk melaksanakan vaksinasi massal," terangnya. Mantan Kapolda Banten itu mengajak seluruh elemen masyarakat baik relawan, aktivis, mahasiswa, OKP dan ormas yang memiliki kemampuan untuk gabung jadi petugas vaksinator dipersilahkan. "Mari kita sama-sama bersinergi sehingga akselerasi vaksinasi bisa segera tercapai. Dan herd immunity yang kita harapkan bersama segera terwujud," ungkapnya. Sigit mengungkapkan laju pertumbuhan Covid-19 secara nasional diatas 50.000 sehingga perlu upaya keras yang terus dilakukan untuk segera menurunkan laju pertumbuhannya. "Dari evaluasi, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dibeberapa wilayah Banten angkanya ada di 90%. Namun ada tiga wilayah itu angkanya masih di bawah 90% sehingga saya harapkan perlu ditingkatkan," terangnya. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Menko PMK Imbau, Jangan Ambil Keuntungan dalam Persoalan Oksigen

Berita Selanjutnya

Prajurit TNI AD Mau Nikah? Ini Kebijakan Baru KASAD

Berita Terkait

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

7 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

50 menit yang lalu

Ragam
Gedung Bank Mandiri [Foto: Doc. Mandiri]

Inovasi Livin’, Kopra, dan Livin’ Merchant Antarkan Bank Mandiri Raih “Indonesia Customer Experience of the Year” 2025

1 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya yang menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Beberkan Pemeriksaan Eks Kajati Sultra Patris Yusrian Jaya soal Korupsi DJKA

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Mantan Dirut Taspen Antonius Kosasih Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

3 jam yang lalu