Berita Bohong Masyarakat Bingung, Kabareskrim: Tindak Tegas Hoaks Penanganan Covid-19 

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 20 Juli 2021 15:18 WIB
Monitorindonesia.com -Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas adanya informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Andrianto kepada jajaran dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021). "Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Agus. Agus juga menyatakan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota. Menurutnya, dalam penanganan Pandemi Covid-19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, Ia meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut. "Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga," ujar Agus. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran. Sehingga, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial, dan UMKM dan dana Desa bisa dimaksimalkan. Tak hanya itu, dalam hal tersebut, juga harus dikedepankan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). "Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam," ucap Agus. Agus meminta kepada seluruh Kapolda untuk melakukan koordinasi dengan Kajati, BPKP dan perwakilan BPK serta stakeholder lainnya, dalam rangka pendampingan dan Asistensi seluruh belanja dan bansos di daerah. Disisi lain, Kapolri, menurut Agus, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat. "Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan Pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperi contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif," tutur Agus. Agus mengingatkan, terkait dengan protokol kesehatan, kepada pedagang selagi menerapkan sosial distancing maka hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali, sudah melanggar jam operasional yang ditentukan. Kemudian, Agus meminta agar jajarannya telah melakukan pengecekan setiap harinya terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen. Terkait hal itu, Agus menekankan soal pengecekan kesediaan obat-obatan dan oksigen dengan minimal tiga hari atau lebih baik satu minggu kedepan cadangan atau stoknya tersedia untuk masyarakat. Sebab itu, diperlukan adanya meningkatkan koordinasi antar-daerah untuk kesediaan hal tersebut. "Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak," kata Agus. (tak)  

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Pendaftaran CPNS Diperpanjang hingga 26 Juli, Catat Jadwal Barunya

Berita Selanjutnya

Menteri Luhut: 60 Persen Saja Masyarakat Taat Prokes Sudah Cukup

Berita Terkait

Nusantara
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar memimpin langsung konferensi pers pengungkapan kasus ini di Mapolda Jambi, Selasa (7/10/2025) sore. (Foto: Istimewa)

Akhir Pelarian dan Modus Pembunuh Wanita Pemilik Mobil Pajero di Talang Bakung

17 menit yang lalu

Hukum
Konferensi pers penahanan Jaksa Gadungan Bobby Asia dan rekannya berinisial EF, Selasa (7/10/2025) (Foto: Dok MI)

PNS BPPKB Way Kanan Ngaku Jaksa kini Tersangka Korupsi

37 menit yang lalu

Nasional
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Foto: Ist)

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Audit Bangunan Pesantren

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Buka Peluang Kembali Panggil Eks Menag Yaqut usai Periksa Mantan Bendahara Amphuri

3 jam yang lalu

Nasional
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers terkait keamanan dan legalitas bangunan Pondok Pesantren, Jakarta, Selasa (7/10).

Kementerian PU dan Kemenko PM Bersinergi Pastikan Keamanan dan Legalitas Bangunan Pondok Pesantren Seluruh Indonesia

3 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka. (Foto. Rizal Siregar)

Revisi UU BUMN Pertegas Fungsi BUMN Sebagai Pilar Ekonomi Nasional

3 jam yang lalu