Kemen PUPR akan Bangun Ribuan Unit Hunian Untuk ASN, TNI-Polri di IKN Baru

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 3 Februari 2022 14:13 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana akan membangun ribuan unit hunian untuk aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Iindonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur. "Dalam rapat koordinasi, PUPR menyampaikan kesiapan untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN serta anggota TNI/Polri di tahap awal kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, Jakarta, Kamis (3/2/2022). Jumlah unit yang akan dibangun itu, lanjut Febry, belum sebanding dengan jumlah ASN atau anggota TNI/Polri yang dipindahkan ke kawasan IKN baru. "Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih," lanjutnya. Febry menambahkan, bahwa soal pembiayaan itu tidak akan menjadi hambatan bagi pembangunan ribuan unit hunian tersebut. Dan pemerintah juga kini tengah menyiapkan rumusan skema pembiayaan lain, baik melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau pemberdayaan peran swasta. Dengan begitu, Febry memastikan, akan ada 7.687 ASN, anggota TNI dan Polri yang akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur untuk tahap pertama. Jumlah itu diketahui dari data sementara Bappenas. "Rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal, yakni sebanyak 7.687 orang. Dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk Paspampres, BIN, dan jajarannya. Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi," tutupnya. (Wawan)

Topik:

IKN

Berita Sebelumnya

DPR: Berdirinya Museum Holocaust di Sulut Cukup Sensitif bagi Indonesia

Berita Selanjutnya

Nikson Nababan dan Maruarar Sirait Perjuangkan Pendirian Untara ke Presiden Jokowi

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB