Pekan Depan Komnas HAM Rilis Hasil Penyelidikan Kisruh Desa Wadas

Syamsul

Diperbarui 20 Februari 2022 20:53 WIB

Pekan Depan Komnas HAM Rilis Hasil Penyelidikan Kisruh Desa Wadas

Monitorindonesia.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, pihaknya akan merilis hasil penyelidikan insiden kekerasan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada pekan depan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum merampungkan hasil penyelidikan kasus tersebut. Namun, hasil penyelidikan itu nantinya, kata Beka, memuat rekomendasi penyelesaian insiden kekerasan di Wadas. Beka dan timnya diketahui, tercatat sudah mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah pada 11-13 Februari guna merespons insiden Wadas. "Kami masih tetap dengan temuan awal karena kami masih menyelesaikan laporan," kata Beka kepada wartawan, Minggu (20/2/2022). Temuan sementara yang diungkapkan Komnas HAM pekan lalu di antaranya kekerasan kepolisian benar-benar terjadi dan rencana penambangan batu andesit menimbulkan perpecahan di kalangan warga Wadas. Beka juga mendapati sempat ada sebagian warga Wadas yang tak pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan. "Kami masih menunggu keterangan keterangan tambahan dari para pihak. Jadi belum keluar (hasil penyelidikan). Mungkin pekan depan," ujar Beka. Selain itu, Komnas HAM sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait penyelesaian insiden Wadas pekan lalu. Salah satunya menyangkut penindakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan di Wadas. Namun Beka belum memperoleh informasi bahwa rekomendasi itu sudah dijalankan oleh Polda Jateng. "Kami sudah minta Kapolda jateng untuk beri sanksi. Kapolda minta Kabid Propam untuk penyelidikan dan penegakan sanksi internal. Tapi kami belum dapat perkembangannya. Mungkin nanti setelah kirim hasil laporan (penyelidikan) resmi ada info," ucap Beka. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengatakan lembaganya merekomendasikan agar Kepala Polda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi, memberikan sanksi kepada polisi yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga Wadas. Kemudian, Komnas HAM juga meminta kepolisian tidak mudah memberikan stempel hoaks terhadap akun-akun media sosial yang menginformasikan konflik Wadas ke publik. “Kami juga meminta polisi segera mengembalikan barang-barang dan peralatan milik warga yang mereka sita,” kata Beka. Beka pun mengatakan Komnas HAM akan terus memantau agar Polda Jawa Tengah melaksanakan rekomendasi tersebut. (Aswan)

Topik:

komnas ham desa wadas

Pekan Depan Komnas HAM Rilis Hasil Penyelidikan Kisruh Desa Wadas

Berita Sebelumnya

Kepala Otorita IKN Baru Akan Ditunjuk Presiden Jokowi Paling Lambat 15 April 2022

Berita Selanjutnya

Presiden Minta Basarnas Bangun Budaya SAR dan Masyarakat Tangguh Kedaruratan

Berita Terkait

Komnas HAM Usul Pelanggaran HAM Berat Dikecualikan dari Restorative Justice

Komnas HAM Pastikan Terus Kawal dan Awasi Proses Hukum Kasus Tewasnya Affan Kurniawan

Ketua Komnas HAM Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Timbulkan Pelanggran HAM

Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Tambang Nikel di Raja Ampat

Temuan Komnas HAM Terkait Ledakan Amunisi di Garut

Dave Laksono Minta Pemerintah Berantas Tuntas KKB

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K