PPATK Sebut Ada 247 Juta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan!

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 19 April 2022 15:01 WIB
Jakarta, MI - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut pihaknya telah menerima setidaknya 247 juta laporan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara Jakarta, Senin (18/4). "Hingga saat ini, PPATK telah menerima sebanyak 247 juta laporan dari pihak pelapor," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Laporan ini terdiri dari berbagai bentuk. Mulai dari laporan transaksi keuangan mencurigakan, keuangan tunai, transaksi pembawaan uang tunai, transaksi penyedia barang dan jasa, transfer dari dan keluar negeri, hingga penundaan transaksi. Saat ini, kata Ivan, pihaknya menerima laporan mencapai 45 ribu transaksi per jam. Selain itu, PPATK juga telah melakukan 1.466 audit pengawasan kepatuhan. Ivan juga mengatakan, PPATK juga telah meluncurkan aplikasi GoAML untuk menggantikan aplikasi pelaporan yang digunakan selama ini, yaitu Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS). Menurut Ivan, pihaknya telah melakukan penyesuaian untuk aplikasi tersebut sesuai kebutuhan Indonesia. Aplikasi goAML ini sudah diimplementasikan oleh 56 lembaga intelijen keuangan di dunia, dan 55 lembaga intelijen keuangan lainnya sedang dalam proses engagement dengan UNODC. Selain soal laporan transaksi keuangan mencurigakan di aplikasi GoAML, PPATK juga menyampaikan saat ini tengah fokus pada Green Financial Crime. "Untuk merespons arahan presiden terkait Green Economy," tukasnya. (La Aswan)

Topik:

PPATK

Berita Sebelumnya

JC PPKS Ditolak MA, Kemendikbudristek Bilang Begini

Berita Selanjutnya

Edan, Dirjen Kemendag Tersangka Kasus Minyak Goreng

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Lacak Pergerakan Uang "Juru Simpan" Kasus Korupsi Kuota Haji

23 September 2025 12:08 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Deteksi Aliran Korupsi Kuota Haji, KPK Gandeng PPATK

22 September 2025 15:03 WIB

Monitor Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T "Warisan" Srimul: Pencetus Satgas TPPU "Tiarap", PPATK Tak Transparan!

12 September 2025 21:36 WIB

Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T: KPK Leluasa Proses Bekas Menkeu Sri Mulyani!

8 September 2025 19:00 WIB

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto [Foto: Ist]

KPK Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Korupsi Kuota Haji Rp 1 Triliun

18 Agustus 2025 13:06 WIB

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

PPATK Bakal Blokir E-Wallet Terindikasi Judi Online

14 Agustus 2025 08:37 WIB