JC PPKS Ditolak MA, Kemendikbudristek Bilang Begini

wisnu
wisnu
Diperbarui 19 April 2022 09:57 WIB
Jakarta, MI - Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menegaskan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) solusi atasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. “Kita (pemerintah) bersyukur, berdasarkan info yang termuat pada website kepaniteraan MA yang kami terima, bahwa MA telah menolak permohonan hak uji materill (judicial review) terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Saat ini kami menunggu relaas putusan dimaksud dari MA,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Selasa (19/4). Mahkamah Agung (MA) resmi menolak gugatan uji materiil atau Judicial Review (JR) terhadap Permendikbudristek PPKS. Permendikbudristek itu merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual dan upaya penguatan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Hadirnya terobosan peraturan itu juga dimaksudkan agar terwujud lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri. [caption id="attachment_424430" align="aligncenter" width="300"] Ilustrasi (Ist)[/caption] Dia pun mengapresiasi kepada sivitas akademika se-Indonesia, berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung lahirnya peraturan menteri tersebut dan mengawal proses uji materi itu. “Lahirnya Permendikbudristek ini adalah momentum untuk menyatukan langkah kita untuk melindungi warga pendidikan tinggi dari ancaman kekerasan seksual yang merusak masa depan," kata dia. Selaku perwakilan Kemendikbudristek, dia pun menyampaikan banyak terima kasih kepada sivitas akademika se-Indonesia serta berbagai lembaga masyarakat sipil dan komunitas yang telah mendukung melalui gerakan maupun amicus curiae agar Permendikbudristek PPKS tidak dibatalkan. Sebelumnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengajukan gugatan berupa JR kepada MA pada Rabu (2/3/2022), dengan Nomor Perkara 34 P/HUM/2022. Dalam gugatannya, LKAAM meminta MA untuk meninjau kembali penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Pendidikan Tinggi. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2022, menyebutkan sebanyak 92 persen responden yang mengetahui tentang Permendikbudristek PPKS mendukung keberadaan peraturan tersebut.  

Topik:

kekerasan seksual

Berita Sebelumnya

Melalui Imendagri, Pemerintah Longgarkan Kegiatan Masyarakat

Berita Selanjutnya

PPATK Sebut Ada 247 Juta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan!

Berita Terkait

Nasional
Muhammad Didin Alkindi (Foto: Dok MI)

NDPR Dorong Pemerintah Deteksi Faktor Kausalitas dan Rumuskan Tindakan Nyata dalam Menekan Angka Pelecehan-Kekerasan Anak dan Perempuan

15 September 2025 15:34 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. (Dok.MI)

Kekerasan Seksual Saat USG di Garut, DPR Minta Kemenkes dan Polisi Bertindak Cepat

16 April 2025 19:38 WIB

Nasional
Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung [Foto: Repro]

Penjelasan Unpad soal Dokter PPDS Pelaku Kekerasan Seksual di RSHS Bandung

10 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Ketua DPR RI Puan Maharani

Kecam Kasus Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada, Puan Maharani: Harus Dihukum Berat!

15 Maret 2025 10:11 WIB

Nusantara
Pelaku pencabulan dibawah umur hingga hamil 2 bulan diamankan polisi (Foto: Dok MI)

Seorang Ayah Cabuli Anak Tirinya hingga Hamil 2 Bulan, Modusnya Diiming-iming Uang Rp2000-10.000

11 Januari 2025 18:42 WIB

Nusantara
Ilustrasi - Kekerasan seksual (Foto: Antara)

Seorang Ayah di Banjarmasin Rudapaksa Anaknya Hingga Hamil

14 November 2024 22:53 WIB