Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Apresiasi DPR Atas Persetujuan RUU Provinsi Sumatera Utara 

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 23 November 2022 21:52 WIB
Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna pada tanggal 17 November 2022, yang salah satu agendanya mengambil keputusan atas delapan rancangan undang-undang (RUU) provinsi. Hasil rapat tersebut, DPR RI menyetujui delapan RUU provinsi menjadi RUU usulan DPR. Salah satu diantaranya adalah RUU Provinsi Sumatera Utara. "Kami dari Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) mengapresiasi dan mendukung keputusan DPR RI yang telah menyetujui RUU Provinsi Sumatera Utara," kata Yonge Sihombing, Sekjen PPPT pada acara Press Conference PPPT di Kantor Sekretarist PPPT Pusat, Jl. Sei Asahan No. 80 Medan, Rabu (23/11). Sebagaimana diketahui, bahwa terdapat sembilan (9) fraksi awalnya memberikan pandangan fraksi secara tulis. Pandangan sembilan (9) fraksi itu kemudian diserahkan kepada Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI. Adapun delapan (8) RUU Provinsi menjadi usulan DPR RI yaitu: 1) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara 2) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan 3) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat 4) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah 5) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur 6) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku 7) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan 8) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali. "Kami mengharapkan dengan disetujuinya RUU Provinsi Sumatera Utara, maka usulan pembentukan Provinsi Tapanuli masuk dalam pembahasan RUU Provinsi Tapanuli," harap Yonge. "Kami percaya DPR RI, Ketua DPR RI Ibu DR. (H.C.) Puan Maharani dan juga Komisi II DPR RI akan mengutamakan Usulan Pembentukan Provinsi Tapanuli menjadi prioritas pembahasan," imbuhnya. Hadir pada acara press conference, Murniati Tobing (Waketum), Binton Simorangkir (Waketum)/Ketua PPPT Taput, Balmen Hutahaean (Waketum)/Ketua PPPT Toba, Sri Wati Damanik (Wasekjen), Bima Sakti Simanjuntak (Sekretaris PPPT Toba). Ketua PPPT Toba menyampaikan tentang rencana kerja PPPT Toba, yakni sebagai tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Besar Tapanuli (Mubesta) yang akan dilaksanakan untuk menyatukan sikap masyarakat tapanuli untuk mencabut moratorium dan pengesahan provinsi tapanuli. Selanjutnya, kesaipan PPPT Toba untuk mengundang anggota DPR RI dapil wilayah Toba untuk menyerap aspirasi masyarakat toba dan PPPT Toba terkait dengan langkah untuk mencabut moratorium dan pengesahan Provinsi Tapanuli. (MI/Ode) #Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli 

Topik:

DPR Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli RUU Provinsi Sumatera Utara

Berita Sebelumnya

Songsong Masa Depan, LaNyalla Ingatkan Generasi Muda Pentingnya Jiwa Nasionalisme dan Budi Pekerti

Berita Selanjutnya

DJKI Terima Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dari Menkumham

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

5 Oktober 2025 19:54 WIB

Politik
Illustrasi Makan Bergizi Gratis (Foto: Istimewa)

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

4 Oktober 2025 14:00 WIB

Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

4 Oktober 2025 12:43 WIB

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB