Marak Warga Pilih Lapor Damkar, Komisi III: Polri Harus Segera Berbenah

Jakarta, MI - Fenomena peningkatan laporan masyarakat kepada petugas pemadam kebakaran (Damkar) dibanding kepolisian mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah. 

Ia menilai kondisi tersebut sebagai sinyal kuat bahwa Polri harus melakukan pembenahan serius.
Abdullah mengatakan, pilihan masyarakat yang lebih nyaman menghubungi Damkar untuk berbagai persoalan — termasuk yang sebenarnya menjadi kewenangan kepolisian — menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang tak boleh dianggap remeh.

“Kepercayaan publik itu tidak turun begitu saja. Banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas, sehingga menimbulkan kekecewaan,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, ketika proses pelaporan di kepolisian dirasa rumit atau tidak mendapatkan respons yang memadai, masyarakat akhirnya mencari alternatif lembaga lain yang dinilai lebih sigap.
“Fakta bahwa Damkar menjadi pilihan pertama untuk berbagai persoalan yang seharusnya ditangani polisi menunjukkan ada hal yang tidak beres dan perlu dibenahi,” tegasnya.

Abdullah juga menilai meningkatnya kepercayaan kepada Damkar bukan semata karena profesionalitas mereka, tetapi juga karena sebagian masyarakat memiliki pengalaman kurang menyenangkan ketika berurusan dengan aparat kepolisian.

“Masyarakat akhirnya enggan lapor polisi. Mereka merasa laporan lebih cepat ditangani Damkar. Ini harus menjadi introspeksi bagi Polri,” lanjutnya.

Ia mendorong Polri untuk memperbaiki sistem pelayanan, mempercepat respons laporan, dan memperkuat integritas aparat di lapangan. Menurut Abdullah, pemulihan kepercayaan publik hanya dapat dicapai dengan langkah nyata dan konsisten.

“Saya mendorong Polri melakukan pembenahan struktural dan kultural. Kepercayaan publik adalah modal utama penegak hukum. Ini bukan sekadar kritik, melainkan ajakan untuk berbenah demi pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.