DPR Main Keras: Menhut Raja Juli Mundur Saja Kalau Tak Paham Kehutanan

Jakarta, MI - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni lebih baik mengundurkan diri sebagai menteri jika tidak memahami soal kehutanan.

“Mohon izin teman-teman Komisi IV DPR RI, main saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur saja Pak Menteri," tegas Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin dalam rapat bersama Menteri Kehutanan, terkait dengan bencana yang melanda Sumatera-Aceh, Kamis (4/12/2025).

Dia lantas mempertanyakan mengenai izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada Oktober 2025 terkait dengaan pembukaan izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan. Maka atas dasar itulah, Raja Juli dianggap tidak memahami mengenai kehutanan.

Usman sebelumnya mengungkapkan kekesalannya kepada sang menteri kehutanan yang telah selesai memaparkan mengenai bencana alam yang melanda tiga provinsi di Sumatra akhir November hingga saat ini. Menurut Usman, penjelasan Raja Juli melebar kemana-mana.

“Saya minta Pak Menteri sekali lagi, tolong fokus tiga provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu," tandas Usman.

Sebelumnya, Kemenhut menyanggah pernyataan Bupati Tapanuli Selatan yang menerangkan bahwa kementerian kehutanan membuka izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan di Bulan Oktober 2025.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Laksmi Wijayanti menyatakan bahwa informasi itu tidak benar. Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

"Atas arahan tersebut, kami lalu mengeluarkan Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 pada tanggal 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) untuk keperluan evaluasi menyeluruh," kata Laksmi, Selasa (2/12/2025).

Terkait PHAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut yang diberikan akses SIPUHH sejak bulan Juli 2025. Meski begitu, Laksmi membenarkan bahwa Bupati Tapanuli Selatan mengirimkan dua surat pada bulan Agustus dan November 2025.

"Beliau menyampaikan agar seluruh PHAT di wilayah kabupatennya tidak diberikan akses SIPUHH, dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan," jelasnya.

Laksmi menambahkan bahwa memang terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Oktober 2025, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten melakukan penangkapan 4 (empat) truk angkutan kayu dengan volume 44 M3 yang berasal dari PHAT di Kelurahan Lancat.

Tentang Raja Juli

Raja Juli Antoni adalah seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekarang, ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2024-2029.

Pria kelahir Pekanbaru, Riau, 13 Juli 1977 adalah alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut Jawa Barat.

Setelah menyelesaikan SMA, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN dan meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada tahun 2001.

Raja kemudian melanjutkan pendidikan master di The Department of Peace Studies di Universitas Bradford Inggris, melalui beasiswa Chevening Award pada tahun 2004.

Setelah itu, ia kembali mendapatkan beasiswa dari Australian Development Scholarship (ADS) pada tahun 2010, dan melanjutkan studi doktoral di School of Political Science and International Studies di Universitas Queensland, Australia.

Sebelum terjun ke dunia politik, Raja Juli Antoni sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) dan aktif menulis artikel di berbagai media nasional.

Pada tahun 2009, Raja Juli Antoni diketahui sempat menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pada Pemilu 2009.

Namun kala itu, ia belum terpilih karena kalah suara dengan kader PDIP dari dapil yang sama. Setelah itu, Raja Juli sempat dicalonkan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020. 

Namun ia mengundurkan diri karena ingin fokus dengan jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama politikus muda lainnya.

Selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan nilai-nilai inklusif, antikorupsi, dan transparansi.

Memiliki latar belakang dan rekam jejak yang baik, Raja Juli akhirnya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri ATR/BPN pada 15 Juni 2022.

Selesai masa kepemimpinan Jokowi, Raja Juli kembali ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan, yang merupakan pecahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Harta kekayaan

Dikutip dari LHKPN, total harta kekayaan yang dimiliki oleh Raja Juli Antoni per tanggal lapor 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.969.245.549, dengan rincian sebagai berikut:

11 aset tanah dan bangunan bernilai Rp8.729.585.000
5 alat transportasi dan mesin bernilai Rp728.200.000
Surat berharga bernilai Rp86.000.000
Kas dan setara kas bernilai Rp432.185.156
Total kekayaan yang dimilikinya adalah Rp9.975.970.156. 

Namun karena Raja Juli memiliki hutang sebesar 2.006.724.607, maka total kekayaan bersih yang dimilikinya sebesar Rp7969.245.549.