Ombudsman Sumsel Persilakan Mahasiswi Unsri Laporkan Pelecehan Seksual

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 3 Desember 2021 22:58 WIB
Palembang, Monitorindonesia.com - Ombudsman RI kantor perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan siap menerima laporan dari mahasiswi diduga menjadi korban pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya (Unsri) bila merasa dirugikan oleh kebijakan kampusnya. Pernyataan Ombudsman diberikan terkait sempat dicoretnya nama seorang mahasiswi yang merupakan korban pelecehan itu dari daftar peserta yudisium Fakultas Ekonomi Unsri di Indralaya, Ogan Ilir pada Jumat (3/12/2021). Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M Adrian Agustriansyah di Palembang, mengatakan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik pihaknya menerima semua bentuk laporan terkait pelayanan, termasuk dalam hal ini kejadian yang menimpa mahasiswi tersebut. "Jika merasa diperlakukan tidak adil dengan menghilangkan haknya, seperti tidak ikut di yudisium bisa saja dilaporkan. Karena jika tak dilaporkan kami tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti," kata dia. Menurutnya, selama ini tindak mal-administrasi yang terjadi di perguruan tinggi sebenarnya kerap terjadi. Hanya saja tidak mencuat ke permukaan seperti yang terjadi saat ini, karena tidak dilaporkan ke Ombudsman. "Tapi ini akan kami rapatkan ke staf apakah hal ini bisa dijadikan unsur indikatif Ombudsman. Terkait dugaan maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswinya di perguruan tinggi," tegas Adrian. Adapun peristiwa dugaan dicoretnya nama mahasiswi berinisial F dari daftar yudisium Fakultas Ekonomi tersebut mencuat dari video amatir prosesi yudisium dan keterangan Badan Eksekutif Mahasiswa KM (BEM) Unsri. Presiden Mahasiswa (Presma) Unsri Dwiki Sandy menyakini kalau nama rekannya F itu masuk dalam daftar yudisium. Hal tersebut didapat setelah F dan mahasiswa lainnya sempat melihat kursi di tempat acara tersebut berlangsung tertera nama dan nomornya. "Kemarin (Kamis 2/12), rekan kami ini ada namanya di daftar yudisium dan bahkan ada kursi dan nomornya. Namun pagi ini (tadi), nama rekan kami, yakni mahasiswi F tersebut tiba - tiba hilang," kata dia. Kemudian, karena kejadian tersebut lantas mahasiswi itu melayangkan protes dengan menghampiri ke muka mimbar acara bersama rekan-rekannya yang lain dan sempat terjadilah kegaduhan. Menurut Dwiki, Ia bersama rekan-rekan BEM lainnya turut mendampingi mahasiswi tersebut untuk menanyakan perihal pencoretan namanya dalam agenda yudisium itu kepada pihak dekanat. Setelah beberapa waktu berselang, lanjutnya, yang bersangkutan akhirnya dapat mengikuti yudisium tersebut namun pada sesi kedua di siang harinya. Meski tidak menjelaskan secara terkait hal tersebut. “Yang bersangkutan sudah melakukan yudisium tapi di sesi keduanya tadi,” ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pencoretan nama mahasiswi tersebut dalam yudisium di sesi pertama karena yang bersangkutan masih ada sangkutan terkait berkas administrasi yang belum selesai dengan pihak dekanat Fakultas Ekonomi yang juga anggota tim etik Unsri yang dibentuk rektor untuk menyelesaikan perkara pelecehan seksual yang sedang dialami oleh mahasiswi itu. "Ada yang perlu diklarifikasi oleh mahasiswi tersebut kepada tim etik. Sehingga, jangankan sekedar batal yudisium. Ijazahnya saja bisa dicabut kalau ditemukan bukti adanya pemalsuan tanda tangan," kata Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unsri Zainuddin Nawawi.   Sumber: Antara

Topik:

Pelecehan Seksual Ombudsman ombudsman sumsel unsri

Berita Sebelumnya

Prajurit TNI Gugur Ditembak Kelompok Bersenjata di Suru-suru

Berita Selanjutnya

Bupati Bekasi Hadiri Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jawa Barat

Berita Terkait

Hukum
Illustrasi Tahanan Wanita (Foto: Ist)

Bejat! Oknum Polisi Polres Luwu Diduga Lecehkan Tahanan Wanita

13 Agustus 2025 13:53 WIB

Nasional
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Istimewa)

Ombudsman Akan Verifikasi Laporan Tom Lembong

12 Agustus 2025 19:44 WIB

Ragam
Ombudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga, melakukan uji petik distribusi LPG 3 Kg di 25 titik di Kota Bengkulu, sebagai bagian dari pengawasan di total 10 provinsi. [Foto: Doc. Pertamina]

Ombudsman Apresiasi Kepatuhan Distribusi LPG 3 Kg Pertamina Patra Niaga

7 Agustus 2025 10:38 WIB

Nusantara
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, saat kegiatan evaluasi sektor pengaduan publik. (Foto: ombudsman.go.id)

DPRD Klaten Nyatakan Aduan Ditutup, Ombudsman Jawa Tengah Justru Teruskan ke Pusat

31 Juli 2025 17:23 WIB

Nusantara
Gatot Handoko (tengah) bersama kuasa hukumnya, Subandi (kanan) dan Taufiq Idharudin (kiri), saat ditemui sebelum menyampaikan keberatan atas penghentian aduan etik oleh BK DPRD Klaten, Senin (7/7/2025).

Laporan Etik Dihentikan, Kuasa Hukum Gatot Handoko: Bukti Tak Dipertimbangkan, Saksi Tak Dipanggil

8 Juli 2025 14:19 WIB

Nusantara
Gedung DPRD Kabupaten Klaten (Foto: Dok/MI)

Transparansi DPRD Klaten Diuji, Ombudsman Tunggu Tindak Lanjut Rekomendasi Etik

1 Juli 2025 18:33 WIB