Massa GPI Unjuk Rasa Mosi Tidak Percaya pada Pemkab Blitar

Blitar, MI - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), kembali gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (27/9). Koordinator aksi Jaka Prasetya dalam orasinya menyampaikan, pada aksi ini mereka menyatakan sebagai wujud mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar. Dan menuntut percepatan infrastruktur jalan yang dianggap lamban dalam penanganan, hancurkan oligarki dan bubarkan TP2ID, serta sekolah gratis yang telah dijanjikan oleh kepemimpinan Bupati Blitar Rini Syarifah saat kampanye. Tak hanya itu mereka juga mengkritisi adanya dugaan jual beli jabatan untuk struktural kepala dinas/badan sampai kasi. "Kita akan memantau setiap program- program yang ada di pemerintahan, rusaknya pemerintahan ini karena ada jual beli jabatan, kalau mereka berjalan sesuai undang-undang yang berlaku maka pemerintahan di Kabupaten Blitar tidak seperti ini”, ungkap Jaka. Setelah melakukan orasi di depan Kantor Pemkab Blitar, massa aksi bergerak di Gedung DPRD Kabupaten Blitar. Kali ini Jaka Prasetya menyatakan, tidak ada keberanian dari DPRD untuk segeranya mencabut Perda Parkir Berlangganan yang dianggap ilegal karena diduga cacat hukum. “Sementara, mereka takut kalau gaji mereka jadi turun. Karena gaji mereka ditentukan oleh perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke dalam APBD,” kata Jaka Prasetya saat orasi. Setelah melakukan orasi, sebanyak 30 perwakilan diijinkan untuk masuk Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar dan ditemui oleh Sekretaris DPRD Haris Susanto, Kepala Dinas PUPR Dicky Subandono, Kabid Manejemen Dishub Anjar Eko Juliatmanto, Kabag Ops Polres Blitar Kompol Mulyanto, SH, Kapolsek Kanigoro AKP Try Wahyudi. Namun setelah ditunggu sampai pukul 11.55 WIB, Ketua DPRD Kabupaten Blitar beserta anggotanya tidak ada ditempat. Massa dari GPI meninggalkan ruang rapat. (JK)