Erick Thohir Diminta Evaluasi Emir Moeis Komisaris PT PIM

Kendari, MI - DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menolak semua hasil Rakernas Ilegal yang diinisiasi oleh Emir Moeis dkk di Semarang. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal DPP GPM, Abdur Rajab Saputra mengingatkan agar mantan Napi Korupsi yang sekarang menduduki Komisaris salah satu anak BUMN, PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) jangan menjadi sosok pemecah persatuan Pemuda Marhaenis. "Kami mendesak Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengevaluasi EM yang secara sadar melanggar ketentuan organisasi GPM sehingga pribadi seperti ini tidak menentu kemungkinan akan kembali melanggar hukum termasuk di PT. PIM. Misalnya, kembali melakukan korupsi atau merampas uang rakyat melalui anak BUMN ini jika syahwat materialisnya kembali kambuh" ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/11). Ia mengingatkan jika Menteri BUMN membiarkan tindakan Erwin Moeis maka bisa diasumsikan Erick Tohir memberikan restu pada mantan Koruptor tersebut menjadi perongrong Organisasi. "Apapun alasannya, langkah Erwin Moeis sebagai Komisaris PT. PIM telah menyimpang dari visi dan misi BUMN. Kewibawaan Pemerintah sedang “dirongrong”. Kubu ini akan dicatat sejarah sebagai kelompok yang doyan menyeruduk Organisasi secara ilegal" demikian katanya. "Biarkan kami bersama Bung Hery & Bung Arya Wedakarna membesarkan GPM yang kami cintai ini," imbuhnya. Mantan Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga menuding Rakernas Semarang berisikan kader siluman yang tidak mempunyai suara sah. Kegiatan tersebut dinilainya ilegal, inkonstitusional serta tidak memenuhi anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) GPM dan UU Ormas. "Peserta yang hadir Rakernas itu bukan orang yang memiliki hak kepengurusan. Mereka itu para genderuwo yang diperintahkan seolah-olah jadi Ketua DPD dan Ketua DPC. Untuk itu kami mengutuk keras pihak manapun atas sikap-sikap yang mengarah pada penyerudukan Kepengurusan Organisasi secara ilegal" tegasnya. (MI/Asrul)