Aksi Kampanye di Muna Barat, Tegaskan Netralitas ASN dan Tolak Politik Uang

Muna Barat, MI - Dalam menyongsong pemilu tanggal 14 Februari 2024, pemuda dan mahasiswa melakukan aksi kampanye dan konsolidasi mengangkat isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang.

Aksi tersebut di inisiasi oleh Partai PKS Muna Barat dan di ikuti beberapa pemuda dan mahasiswa yang mempunyai keresahan yang sama terhadap dinamika politik dan iklim demokrasi yang ada di Kabupaten Muna Barat.

Mereka melakukan aksi kampanye terhadap isu yang di angkat dengan menyasar beberapa titik, Pasar Desa Guali, Kantor Dinas, Kantor Daerah Muna Barat dan berkeliling di desa-desa yang ada di dapil 1, Kecamatan Sawerigadi, Kusambi dan Napano Kusambi.

Dalam orasinya, salah satu pemuda Muna Barat Rasmin Jaya mengatakan dalam perjalanan pemilihan legislatif Muna Barat tahun 2024, menilai dan menduga ada yang menggunakan instrumen pemerintah, dimana hal tersebut akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menekan bawahan dalam memenangkan sala satu figur calon anggota legislatif. Ini adalah sebuah potret dan fenomen dinamika politik yang tidak di inginkan.

Sebab, jika hal tersebut terjadi maka akan merugikan figur lain dan mengakibatkan keresahan publik di tengah masyarakat.

"Tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun tetapi cara-cara demikian tak bisa kita biarkan berkembang terus menerus dalam setiap sirkulasi pergantian kepemimpinan di daerah bahkan di legislatif Muna Barat," ujarnya, Kamis (8/2).

Ia menilai, stabilitas politik Muna Barat sudah banyak di pengaruhi oleh kepentingan segelintir orang yang tidak mau kekuasaan tersingkir begitu saja khususnya yang ada di legislatif, lebih-lebih mereka yang dekat dengan kekuasaan, akan banyak cara menggunakan instrumen birokasi dalam menekan sampai di tataran bawah, ASN, pemerintah desa bahkan yang lainnya akan menjadi objek pengepul suara demi kepentingan mereka yang mempunyai otoritas dan jabatan tinggi di pemerintahan.

"Kenapa tidak, kita berpolitik secara baik, santun dan berbudaya guna menciptakan iklim demokrasi yang semakin sehat tanpa mengunakan cara-cara kotor. Berani bertarung gagasan, platform dan rekam jejak agar masyarakat bisa menilai, mana yang betul-betul pantas menjadi perwakilan mereka," bebernya.

Ia menggambarkan, model seperti ini adalah potret yang digambarkan oleh salah satu tokoh politik Machiavelli, bagaimana kerja elit politik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaannya. 

"Bukankah pemilu hanya sebagai sarana dan instrumen untuk pemilih pemimpin. Jika memilih jalan politik sebagai panggilan nurani dan pengabdian, maka tak mesti juga harus menggunakan cara yang tidak benar," tegasnya.

Ia mengharapakan keterlibatan stekholder agar meminimalisir potensi kerawanan pemilu, salah satunya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang dalam politik praktis.

"Kita berharap dan mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar tegas dalam menindak pelanggaran netralitas oleh pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) jika ikut mengarahkan untuk mendukung calon dan figur tertentu dalam pemilihan legislatif ini," ujarnya.

Pola pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilu 2024 cenderung aka sama dengan Pemilu 2019, dimana sebagian pelanggaran ditunjukkan secara vulgar, tetapi kemungkinan lebih banyak yang dilakukan tidak secara terang-terangan.

"Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut, Bawaslu harus berkerja sama dengan semua stakeholder dalam meminta  peran aktif serta menghimbau kepada semua khususnya masyarakat untuk melaporkan tindakan-tindakan ASN yang diduga melanggar prinsip netralitas agar bisa ditindaklanjuti," tegasnya.

Sementara Sekjen PKS Muna Barat yang juga caleg DPRD dapil 1, La Ode Awal dalam orasinya, apa lagi saat ini ASN dan tenaga honorer di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Muna Barat  mulai menjadi perhatian, karena mereka adalah instrumen yang mudah saja diarahkan. Sebagai pelayan publik, mereka seharusnya juga bertindak netral, termasuk Pj Bupati Muna Barat, Camat, Kepala Desa sampai instrumen kebawahnya perangkat desa.

Mengingat, potensi mobilisasi ASN dalam Pemilu 2024 semakin besar sehingga menjadi sala satu titik kerawanan dalam pesta demokrasi dan pemilihan legislatif selain politik uang juga polarisasi ditengah masyarakat.

"Mobilisasi ASN justru akan banyak menimbulkan keresahan publik terhadap proses pemilu yang jujur dan adil. Jika hal itu terjadi terus menerus, maka akan merugikan kontestan dan peserta pemilu yang lain untuk melakukan konsolidasi meskipun yang punya hak suara itu adalah masyarakat," bebernya.

Terakhir, Salah satu massa aksi Asdir mengingatkan kepada, pemimpin daerah dalam hal ini Pj Bupati Muna Barat agar bisa memberikan teladan dan bijak dalam merespon keadaan pemilu yang sedang berjalan, bukan mengarahkan apa lagi mengintervensi bawahan sampai di jajaran paling bawah.

"Karena ketatnya persaingan dalam Pemilu 2024 berpotensi kepala daerah untuk bertindak tidak netral. Penindakan dan sanksi yang tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar netralitas harus dilakukan. Pemimpin birokrasi kepala daerah tidak boleh memberikan pesan dukungan kepada pihak tertentu. Kita mengharapkan agar kejadian tersebut bisa diminimalisir sejak dini," bebernya.

Sebab sebelumnya Penjabat Bupati Muna Barat Bahri dilaporkan ke Bawaslu Sulawesi Tenggara setelah videonya mendukung salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan bakal calon presiden meskipun Bahri mengungkapkan, kejadian dalam video dirinya itu terjadi pada akhir Juli. Saat itu ia mengikuti rangkaian kegiatan hari jadi Muna Barat dengan mengundang salah satu tokoh pemuda setempat.