PKS Heran Fraksi DPR yang Balik Badan soal RUU Pemilu

Aldiano Rifki

Diperbarui 1 Februari 2021 16:45 WIB

PKS Heran Fraksi DPR yang Balik Badan soal RUU Pemilu

Monitorindonesia.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku heran dengan langkah fraksi yang balik badan terhadap pembahasan RUU Pemilu, termasuk soal Pilkada 2022. Menurut anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, pembahasan RUU Pemilu sudah selesai dan sudah ada di Baleg DPR RI. Ia menjelaskan awalnya setiap fraksi sepakat merevisi RUU Pemilu. "Pembahasan RUU Pemilu dari Komisi II sebenarnya sudah selesai dan sekarang ada di Baleg. Namun anehnya, ada mulai beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi, naif jika mempermasalahkannya di Baleg," kata kepada wartawan, Senin (1/2/2021). "Kenapa set back? Sangat tidak progresif dan menjadi wasting time," sambungnya. Ketua DPP PKS itu menilai kehadiran pelaksana tugas (Plt) di sejumlah daerah akan menjadi tidak efektif jika Pilkada 2022 tidak digelar. Terlebih, di masa pandemi COVID-19 saat setiap daerah membutuhkan pemimpin definitif untuk mengambil kebijakan. "Di masa pandemi, dengan refocusing anggaran, pengambilan keputusan yang sangat fundamental, diperlukan kepala daerah definitif yang memiliki mandatori politik yang kuat. PKS mengusulkan diadakan normalisasi pilkada di 2022 dan 2023," ujarnya. Lebih lanjut, Mardani menyoroti potensi hadirnya polarisasi pilihan akibat keterbatasan pilihan. Sebab, ambang batas presiden saat ini berpotensi hanya membuat 2 pasangan calon presiden. "Lalu politik gagasan bisa dikatakan jauh dari realisasi karena percampuran isu lokal maupun daerah. Belum lagi polarisasi yang diakibatkan keterbatasan pilihan karena kita disodorkan hanya 2 pasangan calon sebagai ekses dari ambang batas presiden. Ini tidak ketemu karakter Indonesia yang beragam, yang lahir dari kebinekaan," katanya. Tak hanya itu, Mardani juga menyoroti evaluasi dari pelaksanaan Pemilu 2019 yang memakan banyak korban jiwa. Menurutnya, perhelatan Pilkada yang diadakan dekat dengan pelaksanaan Pilpres dan Pileg akan memberi beban besar bagi penyelenggara pemilu. "Meskipun Pilkada-nya tidak serentak dengan hari pemungutan suara Pilpres dan Pileg, tahapan pelaksanaan akan beririsan dan memberikan beban yang luar biasa bagi penyelenggara. Dan lagi-lagi konsentrasi kita terpecah belah antara pilpres maupun pilkada," ujarnya. Diketahui, PDIP, PPP, PKB, Gerindra, Golkar, bahkan PAN sudah menyatakan sikap mendukung pilkada 2024. Dari total 9 partai di parlemen, hanya NasDem, PKS, dan PD yang mendukung revisi UU Pemilu. Sebelumnya Presiden Jokowi pun telah menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pilpres 2019. Pertemuan itu membahas berbagai isu terkini, termasuk Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Jokowi meminta para parpol di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi UU Pemilu. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak persoalan yang belum benar-benar pulih. [prs]

Topik:

RUU Pemilu mardani ali sera PKS

PKS Heran Fraksi DPR yang Balik Badan soal RUU Pemilu

Berita Sebelumnya

Aboebakar Alhabsyi: Langkah Kapolri Listyo ke Rabithah Alawiyah Cukup Taktis

Berita Selanjutnya

AHY Sebut Ada Orang Lingkaran Jokowi yang Ingin Rebut Paksa Demokrat

Berita Terkait

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

Serangan Israel ke Qatar, BKSAP DPR RI Minta ASEAN dan OKI Ambil Sikap Tegas

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K