Warga NTB Curhat Pupuk hingga Pariwisata ke Gus Muhaimin

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 9 Agustus 2021 15:30 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengawali rangkaian roadshow politik kesejahteraan dengan melakukan pertemuan secara virtual bersama masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (9/8/2021). "Sebetulnya acara ini saya harus datang ke NTB, kita tunda-tunda terus nunggu pandemi agak mereda, tapi tidak kunjung mereda, sehingga acara ini kita lanjutkan saja secara virtual tapi tidak mengurangi khidmad silaturahmi," kata Gus Muhaimin mengawali sambutannya. Menurut Gus Muhaimin, roadshow politik kesejahteraan bukan hanya menjadi kekuatan berfikir mengatasi masalah, tapi bersama-sama merencanakan dan mencari solusi tantangan kehidupan bangsa dengan lebih baik. "Roadshow politik kesejahteraan ini bagian dari rangkaian tulisan buku saya yang sudah dilaunching tahun lalu. Kita terus minta masukan dari pakar, guru besar, jurnalis, aktivis, intelektual, alim ulama, agar rancangan masa depan politik kesejahteraan ini terwujud dengan cepat," tuturnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui realitas bangsa Indonesia yang beragam. Kultur keagamaan yang kuat, solidaritas yang tinggi, tapi juga ada realitas yang jomplang di sisi pendidikan, termasuk dalam masalah ekonomi. Karena itu, dia ingin mendengar secara langsung bagaimana realita di NTB secara langsung. "Dalam roadshow politik kesejahteraan ini saya ingin mendengarkan laporan bagaimana yg terjadi di sana, kondisi terkini di NTB, baik dari tokoh masyarakat, sahabat-sahabat aktivis, dan lainnya," tutur Gua Muhaimin. Kepala Desa Lantang, Lombok Tengah, Erwandi, meminta Gus Muhaimin untuk memperhatikan masalah kelangkaan pupuk. Menurut Erwandi, kelangkaan pupuk menambah beban masyarakat desa yang mayoritas di antaranya adalah petani di tengah Pandemi. "Penduduk desa kami mayoritas petani. Mereka mengalami kesulitan mengakses pupuk di tingkat desa dan kabupaten. Kami juga melihat KWT (Kelompok Wanita Tani) masyarakat kami juga bagian dari KWT mengalami kendala signifikan dalam produksinya. Sehingga kami memerlukan pembinaan dan support permodalan," kata Erwandi. Keluarga Pascasarjana Kabupaten Loteng, Ahmad Sanusi mengamini pernyataan Gus Muhaimin terkait terpuruknya Pariwisata di NTB, meski Mandalika masuk super prioritas. "Jadi Gus, tahun 2018 NTB diguncang gempa, sekarang Pandemi. Tercatat 15 ribu pekerja pariwisata dirumahkan akibat pandemi. Nah saya ingin masukan dari Gus Muhaimin bagaimana caranya agar pariwisata di NTB kembali bangkit," ungkap Sanusi. Menanggapi aspirasi tersebut, Gus Muhaimin menyatakan memang perlu perubahan cara kerja pertanian di Indonesia. Masalah kelangkaan pupuk juga menunjukkan fakta bahwa subsidi, distribusi dan pelaku hilir dan hulu pertanian harus dievaluasi, termasuk juga pengawasan "Saya sudah beberapa kali meminta Kementan dan pihak terkait membahas persoalan kelangkaan pupuk. Kadang-kadang pupuk banyak tapi distribusinya tidak tepat. Ini agenda serius kami, dan akan kami sampaikan melalui Presiden untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini," kata Gus Muhaimin. Soal pariwisata, Gus Muhaimin menyatakan sudah memanggil Menteri Pariwisata dan meminta cara kerja baru menangani pariwisata. Menurut dia dibanding pariwisata ditutup, lebih baik prokes saja diperketat. "Jadi saya sampaikan dibanding pariwisata ditutup, lebih baik tetap dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu jaga mobilitas orang, dan vaksinasi dipercepat. Dan tak kalah penting utamakan wisatawan lokal," kata Gus Muhaimin.[Rls]

Topik:

pkb NTB Curhat Pupuk Gus Muhaimin

Berita Sebelumnya

TKA China Masuk Lagi ke Indonesia, Mardani Pertanyakan Konsistensi Pemerintah

Berita Selanjutnya

PPKM Diperpanjang atau Stop Pemerintah, Fahri Hamzah: Parpol di Parlemen Jangan Diam

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB

Pendidikan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani (Dok. MI)

Lalu Hadrian Desak Pemerintah Hapus Gaji Guru Honorer Rp300 Ribu dan Perluas PIP untuk Siswa TK

16 September 2025 09:45 WIB

Politik
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini ikut berjoget bersama Eko Patrio dan beberapa anggota DPR RI lainnya (foto:ist)

Gara-Gara Joget, Eko Patrio dan Uya Kuya Dipecat, Siapa Yang Bakal Menyusul?

1 September 2025 18:00 WIB

Ekonomi
Hanif Dhakiri (Dok. MI)

Hanif Dhakiri Tegaskan PKB Kawal Target Ekonomi Prabowo 2026 untuk Rakyat

18 Agustus 2025 10:50 WIB

Ekonomi
Rivqy Abdul Halim. (Dok. MI)

Rivqy Abdul Halim Setuju Pangkas Jumlah Komisaris dan Hapus Tantiem BUMN

15 Agustus 2025 20:40 WIB

Nasional
Oleh Soleh (Dok.MI)

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Rp 7,5 Triliun, DPR Minta Perkuat Armada

11 Agustus 2025 07:58 WIB