Meski Bersifat Temporer, Demokrat Dukung Kebijakan BLT Minyak Goreng

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 4 April 2022 20:03 WIB
Jakarta, MI - Langkah Presiden Joko Widodo memberikan BLT minyak goreng (migor) sebesar Rp100.000 per bulan untuk kebutuhan selama 3 bulan menuai beragam respons dari kalangan Anggota DPR. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mendukung, apapun kebijakan yang baik untuk rakyat. Salah satunya, ialah BLT migor sebesar Rp 100.000 “Apapun kebijakan yang baik untuk rakyat, saya mendukungnya. Namun, BLT merupakan kebijakan yang temporer dan terbatas,” ujar Herman Khaeron, Senin,(4/4). Herman Khaeron memandang, kebijakan BLT migor belum menjadi solusi yang efektif dan komprehensif mengatasi mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia. “Indonesia sebagai negara produsen terbesar CPO,” tegas Herman Khaeron. Herman menegaskan, komoditas pangan pokok dan strategis yang sudah swasembada atau diproduksi lebih di dalam negeri sedianya negara harus menguasai di hulu minimal 30-40 % produksi. “Termasuk kebun kelapa sawit,” papar Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat ini. Sedangkan bagi komoditas yang masih impor, kata Herman Khaeron, negara harus dapat memiliki stock yang dikuasai minimal untuk tiga bulan ke depan. Selain itu, tegas Herman Khaeron, homogenitas komoditas pangan tertentu, seperti beras dan daging yang dikonsumsi masyarakat tiap hari, harus digalakan diversifikasi pangan. “Karena Indonesia kaya dengan keberagaman pangan baik hewani dan hayati,” papar dia. (La Aswan)

Topik:

Komisi VI DPR BLT

Berita Sebelumnya

Senator Fernando Sinaga Minta Kejagung-Polri Perkuat Koordinasi dalam Restorative Justice

Berita Selanjutnya

DPR Sambut Baik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia-Malaysia

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

2 Oktober 2025 06:35 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

26 September 2025 11:16 WIB

Ekonomi
Rivqy Abdul Halim. (Dok. MI)

Rivqy Abdul Halim Setuju Pangkas Jumlah Komisaris dan Hapus Tantiem BUMN

15 Agustus 2025 20:40 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka Apresiasi Pembentukan KDMP Capai 80.560 Unit

9 Juli 2025 19:07 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR Usman Husin. (Dok. MI)

20 Persen Alat Pertanian Tak Terpakai, DPR Minta Kementan Perbaiki Pengawasan

7 Juli 2025 20:10 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini (Foto: Dok MI/BNI)

HUT ke-79, Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

7 Juli 2025 16:49 WIB