Senator Fernando Sinaga Minta Kejagung-Polri Perkuat Koordinasi dalam Restorative Justice

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 4 April 2022 18:15 WIB
Jakarta, MI – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI menggelar Rapat Kerja dengan Wakil Jaksa Agung, Sunarta pada Senin (4/4) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Selatan. Raker tersebut membahas sejumlah isu dan permasalahan terkait penegakan hukum di daerah dan penerapan restorative justice (RJ). Dalam raker yang dipimpin Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite I DPD Fernando Sinaga menanyakan penerapan RJ oleh Kejaksaan RI dan Polri. “Saya mengapresiasi Kejaksaan yang telah me-launching rumah restorative justice di 9 kejaksaan tinggi. Semoga RJ bisa memastikan rakyat mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Saya ingin menanyakan Pak Wakil Jaksa Agung, bagaimana penerapan restorative justice di Kejakgung dan Polri agar tidak terjadi tumpang tindih sesama aparat penegak hukum," tanya Fernando. Senator dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini menambahkan, pertanyaan tersebut dilatarbelakangi oleh masih seringnya ditemui ego sektoral di antara aparat penegah hukum. “Ego sektoral ini persoalan klasik antara kementerian dan lembaga yang tak kunjung selesai. Kami tak ingin ego sektoral juga terjadi di antara Kejaksaan dengan Polri dalam hal penerapan restorative justice. Maka DPD meminta Kejaksaan RI dan Polri memperkuat koordinasi dalam menerapkan restorative justice,” saran anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini. Menanggapi Fernando, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana mengatakan penerapan RJ tidak meninggalkan Polri. “Kami selalu mengundang penyidik Polri dalam berbagai penyelesaian kasus melalui restorative justice,” tegas Fadil. Fadil mengatakan, restorative justice ini merupakan penegakan hukum yang humanis, cepat, sederhana dan berbiaya ringan. (iwah)

Topik:

Kejagung DPD Polri Restorative Justice

Berita Sebelumnya

Soal BLT, Amin Ak: Bukti Presiden Tak Mampu Kendalikan Mafia Minyak Goreng

Berita Selanjutnya

Meski Bersifat Temporer, Demokrat Dukung Kebijakan BLT Minyak Goreng

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kajari Jakbar Hendri Antoro (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Pidana di Kasus Eks Kajari Jakbar Hendri Antoro

16 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Red Notice Anak Surya Darmadi segera Rampung

20 jam yang lalu

Hukum
Silfester Matutina (Foto: Istimewa)

Kejagung Belum Tetapkan Status Buron Terhadap Silfester Matutina, Kenapa?

21 jam yang lalu

Hukum
Silfester Matutina (Foto: Dok MI)

Silfester Tak Kunjung Dipenjara, Kekuasaan dan Uang jadi Panglima, Bukan Hukum!

23 jam yang lalu

Hukum
Proses pemasangan segel berupa stiker merah berukuran cukup besar tersebut juga didampingi oleh pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, pada Rabu (8/10/2025) lalu.

Kejagung Segel Mall Tanjungpinang City Center, Kasus Apa?

12 Oktober 2025 00:37 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MIIstimewa

Kejagung Terus Dalami Dugaan Keterlibatan GoTo di Korupsi Chromebook Rp 1,98 T

12 Oktober 2025 00:24 WIB