Pasang Badan Bela Mendag, Politikus PKB ke Fadli Zon: Larangan CPO dari Komisi VI DPR

Jakarta, MI - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Faisol Riza menyoroti pernyataan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon yang meminta Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi dicopot usai larangan ekspor crude palm oil (CPO) dicabut. Menurutnya, Fadli Zon tidak memahami soal pengambilan kebijakan larangan tersebut. "Itu Pak Fadli Zon nggak ngerti urusan," kata Faisol kepada wartawan, Jumat (20/5). Wakil Rakyat yang membidangi urusan BUMN hingga perdagangan itu menyebut larangan ekspor CPO justru merupakan usulan dari DPR. Hal itu, kata dia, dipertimbangkan sebagai solusi atas harga minyak goreng di pasaran lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. "Larangan CPO itu juga dari Komisi VI. Jadi setelah mencermati semua persoalan yang ada maka kami Komisi VI menyimpulkan dan meminta Menteri Perdagangan (menerapkan larangan ekspor CPO), kalau nggak tercapai harga yang wajar sebagaimana yang ditetapkan pemerintah atas harga minyak goreng terutama yang curah," kata Faisol. Lantas, Faisol menyebut Fadli Zon tak mengerti persoalan. Menurutnya, Mendag Lutfi justru telah mengambil langkah kebijakan sesuai usulan dari Komisi VI DPR. "Makanya Fadli Zon nggak ngerti alasan dia. Justru Menteri Perdagangannya itu mendengar betul apa yang disampaikan oleh DPR oleh Komisi VI, pemerintah mendengar betul. Jadi ini sudah menjadi keputusan bersama," lanjutnya. Faisol memandang kebijakan larangan ekspor CPO diambil tak ada kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki Mendag Lutfi. Dia mengklaim kebijakan larangan ekspor CPO itu berdasarkan kajian mendalam. "Ini bukan soal kompeten nggak kompeten. Ini atas kajian yang mendalam bahwa jalan keluar harus diambil seperti itu. Dan sekarang kalau dicabut karena memang harga-harga minyak goreng terutama ketersediaan di pasaran itu sudah ada," ujarnya. (La Aswan)