Arsul Sani: Pidato Ketua MPR Terkait PPHN Cerminkan Hasil Rapat Gabungan

Adelio Pratama

Diperbarui 17 Agustus 2022 13:53 WIB

Arsul Sani: Pidato Ketua MPR Terkait PPHN Cerminkan Hasil Rapat Gabungan

Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, tidak ada yang menyimpang terkait apa yang disampaikan Ketua MPR RI dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR dan DPD RI, Selasa (16/8). "Apa yang disampaikan Ketua MPR, hemat saya dalam koridor apa yang menjadi keputusan Rapat Gabungan sebagaimana disetujui oleh 9 Fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (17/8). Pertama, lanjut dia, dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Kemudian yang kedua, jelas dia, Rapat Gabungan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengkajian tersebut akan dibentuk Panitia Ad hoc MPR dengan komposisi keanggotaan secara proposional. "Pengambilan keputusan akhirnya adalah dalam Sidang Paripurna MPR awal September mendatang dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada fraksi-fraksi yang ada di MPR dan Kelompok DPD untuk menyampaikan padangan umumnya," jelas Arsul. Arsul Sani menambahkan, bahwa Badan Pengkajian MPR merekomendasikan beberapa pilihan dasar dan payung hukum bagi PPHN. Salah satunya tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 seperti yang disebut dalam pidato Ketua MPR tersebut. Pagu yang lebih ideal adalah PPHN diatur melalui Ketetapan MPR dengan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD. "Namun saya juga memahami bahwa mengingat situasi politik saat ini, gagasan amandemen terbatas tersebut sulit untuk direalisasikan," katanya. Dalam hal ini, tandas Arsul, Badan Pengkajian mengusulkan semacam 'terobosan baru' untuk menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan. "Kajian untuk menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan inilah yang akan menjadi salah satu tugas Panitia Ad hoc untuk mendalaminya," ungkapnya. Sementara untuk keputusannya, menurut Arsul, akan mengikuti tahapan-tahapan sebagai diatur dalam dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. "Jadi, apa yang disampaikan Ketua MPR bagi saya tidak menyimpang dari hasil Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dan bukan pendapat di luar forum," ujar Arsul. Sebagai informasi, Rapat Gabungan (Ragab) digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/7). Ragab itu dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua yaitu Ahmad Basarah, Yandri Susanto dan Arsul Sani, serta Lestari Moerdijat yang mengikuti secara virtual. Kemudian, Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di antaranya Tb Hasanuddin (PDI Perjuangan), Sodik Mujahid (Partai Gerindra), Idris Laena (Partai Golkar), Neng Eem Marhamah (PKB), Benny K Harman (Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (PKS), Jon Erizal (PAN), M. Iqbal (PPP), dan Tamsil Linrung (Kelompok DPD). Selain itu, Ragab itu juga diikuti Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat. Dalam Ragab itu, Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Kelompok DPD sepakat dan dapat menerima laporan Badan Pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Badan Pengkajian juga sepakat bulat bahwa PPHN yang hendak dihadirkan tanpa melalui amanademen UUD NRI Tahun 1945. “Jadi kesepakatan itu menyudahi pro dan kontra soal amandemen sekaligus qmenepis kecurigaan dari banyak pihak soal isu-isu dibalik amandemen,” kata Ketua Bakan Pengkajian dari Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat. Soal dasar hukum apa yang hendak dijadikan payung hukum bagi PPHN, Arsul Sani mengungkapkan kilas balik pertemuan antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Badan Pengkajian yang digelar pada 7 Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut, diakui Arsul juga ada kesepakatan antara Pimpinan MPR dan Badan Pengkajian mengupayakan PPHN melalui konvensi ketatangeraan. “Nah dari kronologi di atas jelas bahwa apa yang dsampaikan oleh Ketua MPR dalam Sidang Tahunan yang menyebut PPHN diupayakan dihadirkan melalui konvensi ketatanegaraan telah melalui proses di Ragab dan Rapat antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Badan Pengkajian,” ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu. Arsul Sani menyebut bahwa apa yang disampaikan Ketua MPR dalam Sidang Tahunan bukan pendapat dirinya sendiri tetapi sudah melalui proses yang on the track. “Pidato Ketua MPR bukan sesuatu pendapat di luar atau yang menyimpang dari forum permusyawaratan MPR sebelumnya," pungkasnya.

Topik:

MPR PPHN

Arsul Sani: Pidato Ketua MPR Terkait PPHN Cerminkan Hasil Rapat Gabungan

Berita Sebelumnya

Puan Maharani Soal Kasus Brigadir J: Kami Tak Diam, Kebetulan Lagi Reses!

Berita Selanjutnya

Puji Pidato Puan Maharani di Rapat Paripurna, Pakar Komunikasi: Dia Sangat Percaya Diri!

Berita Terkait

Ketua MPR: Apakah Konstitusi Perlu Disempurnakan Atau Tidak?

MPR: Indonesia Miliki Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

KPK Bidik Proyek-proyek Ladang Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono

PPATK Berperan Penting Telusuri Keberadaan Investasi yang Dilakukan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

PPATK akan Telusuri Transaksi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

Jadi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M, Kemana Saja Investasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Ditempatkan?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K